TEHERAN, Sumutpos.jawapos.com– Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas di tengah proses negosiasi damai kedua negara. Teheran memastikan tidak akan tinggal diam atas serangan militer AS terhadap sejumlah peluncur rudal dan kapal di wilayah selatan Iran pada Senin (25/5), yang dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Kementerian Luar Negeri Iran, seperti dikutip Fars News, menyebut serangan tersebut semakin memperkuat ketidakpercayaan Teheran terhadap Washington. Padahal, kedua negara tengah membuka jalur diplomasi untuk meredakan konflik kawasan dan menyelesaikan sejumlah isu strategis, termasuk keamanan di Selat Hormuz.
Iran menegaskan, serangan itu terjadi saat gencatan senjata yang berlaku sejak 8 April masih berjalan. Namun di sisi lain, sekutu dekat AS, Israel, disebut tetap melancarkan operasi militer di Lebanon selama periode tersebut.
Baca Juga: Tangis Ibu Pecah di Ruang Duka, Bocah 12 Tahun di Paluta Tewas Tragis Setelah Diculik dan Disodomi
Anggota parlemen Iran, Abbas Moghtadaei, menyebut waktu serangan yang terjadi hanya beberapa jam sebelum pembicaraan damai di Doha, Qatar, sebagai bukti bahwa AS tidak dapat dipercaya.
“Serangan ini memvalidasi kecurigaan Iran terhadap Amerika,” katanya seperti dikutip Al Jazeera.
Nada keras juga datang dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Komandan Penerbangan IRGC, Majid Mousavi, menilai negosiasi dengan AS justru membawa kerugian bagi Iran.
“Seperti yang dikatakan imam kita yang telah gugur, bernegosiasi dengan musuh adalah kerugian,” tulisnya melalui unggahan di X, merujuk pada Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Di tengah eskalasi tersebut, isu pencairan dana Iran yang dibekukan AS juga menjadi sorotan utama. Dalam perundingan di Doha, Iran meminta akses terhadap dana senilai USD 24 miliar atau sekitar Rp390 triliun yang selama ini tertahan di luar negeri akibat sanksi Washington.
Baca Juga: Ketua Fraksi PDI-P DPRD Medan Kurban 2 Ekor Sapi, Robi Barus : Esensi Idul Adha Adalah Berbagi
Dilansir Middle East Monitor, Teheran menuntut pencairan awal sebesar USD 12 miliar atau sekitar Rp195 triliun sebagai bagian dari kesepakatan awal. Sisanya diminta ditransfer paling lambat 60 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani.
Namun hingga kini, pemerintahan Presiden Donald Trump belum memberikan respons resmi atas tuntutan tersebut. Washington justru disebut tetap menekan Iran dengan syarat penghancuran stok uranium sebagai bagian dari kesepakatan baru.
Iran juga meminta mekanisme pengawasan ketat terhadap implementasi perjanjian agar pengalaman sebelumnya terkait pencairan dana di Korea Selatan dan Qatar tidak kembali terulang.
Sementara itu, di forum internasional, Menteri Luar Negeri RI Sugiono kembali menegaskan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Hal itu disampaikan dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5).
Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyoroti meningkatnya konflik kawasan yang menyebabkan jatuhnya korban sipil, termasuk pasukan perdamaian di Lebanon. Indonesia, kata dia, menilai sistem internasional berbasis PBB tetap relevan untuk menjaga stabilitas global di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dunia.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan