MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Sumatera Utara menyatakan bahwa pihaknya kerap menerima pengaduan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang melibatkan korban laki-laki ke negara-negara seperti Kamboja. Namun demikian, kasus TPPO yang melibatkan anak perempuan juga dinilai mulai mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan Kepala BP2MI Sumut, Harold Hamonangan kepada Sumutpos.jawapos.com, Jumat (1/8/2025).
"Yang jelas, terhadap korban TPPO kami sering menerima pengaduan, khususnya yang ke negara Kamboja dan banyak melibatkan laki-laki. Sementara untuk korban perempuan, meski laporan langsung belum banyak, namun indikasinya kuat," ungkap Harold.
Ia menjelaskan, bahwa anak perempuan cenderung lebih mudah diperdaya oleh para pelaku TPPO karena faktor tekanan ekonomi dan kondisi keluarga.
"Faktor seperti tidak adanya pekerjaan, ditinggal suami, atau beban keluarga membuat perempuan menjadi rentan. Apalagi, banyak yang terpengaruh oleh janji-janji manis melalui media sosial atau iklan kerja yang menyesatkan," ujarnya.
Harold menambahkan bahwa para korban biasanya tergoda oleh iming-iming gaji besar dan pekerjaan mudah di luar negeri. Namun kenyataannya, mereka justru terjebak dalam praktik eksploitasi dan penipuan.
"Dari hasil wawancara dengan korban yang sempat dicegah keberangkatannya atau sudah dideportasi, rata-rata mereka tidak punya pekerjaan, lalu tergiur tawaran fiktif, hingga akhirnya uang habis, pekerjaan tidak ada, dan bahkan ada yang harus ditangkap di negara tujuan," jelasnya.
Dalam upaya pencegahan, BP2MI Sumut telah gencar melakukan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk kampus dan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Sumatera Utara.
"Kami meminta slot dalam kegiatan sosialisasi di sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang pentingnya bekerja ke luar negeri secara prosedural dan legal," terang Harold.
Selain itu, BP2MI juga merencanakan kegiatan sosialisasi di tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa sebagai mitra strategis.
"Dalam waktu dekat kami akan turun ke komunitas desa, agar informasi soal bahaya TPPO bisa sampai langsung ke masyarakat. Peran aktif aparat desa sangat kami harapkan," tambahnya.
BP2MI Sumut juga terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Imigrasi dan Polda Sumut, guna mengantisipasi kasus TPPO sejak dini.
"Begitu ada informasi dari masyarakat, kami langsung berkoordinasi dengan Imigrasi seperti di Kualanamu dan Belawan untuk memantau jalur keberangkatan. Jika ada indikasi mencurigakan, kami segera tindaklanjuti bersama Polda untuk pendalaman lebih lanjut," pungkas Harold.
BP2MI berharap masyarakat semakin waspada dan proaktif melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada TPPO, khususnya yang menyasar anak perempuan dan remaja.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan