MEDAN, Sumutpos.jawapos.com– Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya buka suara terkait tudingan bahwa kelompok relawannya, Boby Lovers, menjadi "makelar proyek" di sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatera Utara. Ia menyatakan siap mendukung aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan bila memang ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Silakan saja diperiksa,” kata Bobby kepada wartawan di Medan, Rabu (13/8), saat dimintai tanggapannya mengenai isu tersebut.
Bobby menegaskan dirinya tidak pernah memberi perintah ataupun merestui aktivitas yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan proyek, terlebih jika dilakukan dengan cara mencatut namanya sebagai gubernur.
“Diperiksa aja,” ujarnya sambil menundukkan kepala dua kali, memberi kesan kuat bahwa dirinya tidak ingin dikaitkan dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum relawan.
Tudingan terhadap Boby Lovers mencuat usai muncul laporan dari sejumlah pihak di sektor jasa konstruksi yang mengaku merasa dirugikan. Mereka menyebut kelompok relawan itu aktif menawarkan proyek dengan mengklaim memiliki “jalur khusus” ke sejumlah instansi pemerintahan di Sumut.
Kelompok ini bahkan disebut-sebut makin aktif usai Topan Obaja Putra Ginting dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut oleh Gubernur Bobby. Meski kini Topan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivitas Boby Lovers disebut semakin berani.
“Sah-sah saja kalau mereka mau berbisnis. Tapi tidak harus menjual nama gubernur dan menggunakan tangan APH untuk mendapatkan proyek,” ujar seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (6/8).
Salah satu daerah yang paling terpengaruh adalah Kabupaten Deli Serdang, di mana Boby Lovers disebut aktif menawarkan proyek dengan sistem "jual beli". Parahnya, proyek yang didapat bukan dikerjakan sendiri, melainkan dijual kembali dengan fee mencapai 22 persen dari nilai kontrak.
“Kalau sudah begitu, dari mana lagi keuntungan kami sebagai rekanan? Apalagi pembangunan di Sumut, khususnya di Deli Serdang, belum ada yang berjalan optimal,” tambah sumber tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Bendahara Boby Lovers Deli Serdang, Dedi Siswanto, membantah keras tuduhan bahwa organisasinya terlibat dalam praktik percaloan proyek.
“Kami tidak pernah membawa nama Boby Lovers untuk urusan proyek, apalagi memakai nama Gubsu,” ujar Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/7).
Dedi justru menyebut bahwa kabar miring ini lebih berkaitan dengan struktur Boby Lovers di tingkat provinsi.
“Kalau di provinsi, kami sudah dapat info bahwa BBL itu sudah jadi garis merah,” katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud dari ‘garis merah’ tersebut.
Dirinya pun mengaku kini tidak lagi terlalu aktif mengikuti kegiatan Boby Lovers Sumut, termasuk dalam acara terbaru mereka di Kabupaten Dairi.
Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki dugaan percaloan proyek yang mencatut nama pejabat publik. Praktik ini dikhawatirkan bisa merusak tatanan pemerintahan dan mengganggu integritas pembangunan di Sumatera Utara.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan