MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, berkomitmen untuk rutin melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Kota Medan. Pasalnya, kesehatan merupakan hak setiap warga negara.
Hal itu diungkapkan Saipul Bahri ketila menggelar sosialisasi Perda Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Pancing I, Gang Rela, Lingkungan III, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu (23/8/2025).
Sebenarnya, kata Saipul, urusan kesehatan di Kota Medan sudah beres ataupun tuntas. Sebab, Kota Medan sudah berhasil melaksanakan Universal Health Covarage (UHC) sejak Desember 2022.
"Sejak saat itu, warga Kota Medan dapat berobat hanya menggunakan KTP. Bahkan, program tersebut semakin di perkuat oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dengan UHC Premium," katanya.
DPRD bersama Pemko Medan, sebut anggota Komisi I itu, telah mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah dalam APBD Kota Medan untuk menanggulangi kesehatan warga Kota Medan. "Anggaran itu untuk membayar kesehatan warga Kota Medan ke BPJS. Jadi, tak ada alasan warga Kota Medan tak bisa berobat,” tegas Sekretaris Fraksi NasDem itu.
Semua itu, tambah legislator dari Dapil II (Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan) itu, menjadi bukti wujud kepedulian Pemko Medan terhadap kesehatan warganya. “Ini menjadi bukti Pemko Medan hadir di tengah-tengah masyarakat menjamin kesehatan warganya,” ujarnya.
Sementara, perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Imamul Hakim Nasution, menyampaikan bahwa warga Kota Medan patut bersyukur karena Pemko Medan telah menanggung urusan kesehatannya.
UHC Kota Medan, kata Imamul, termasuk istimewa. "Karena warga Kota Medan itu tidak No Cut Of. Artinya, begitu di daftarkan bisa langsung berobat. Kalau daerah lain, begitu di daftarkan sebulan kemudian baru bisa berobat. Itulah istimewanya Kota Medan," ujarnya.
Bahkan, sebut Imamul, dalam waktu tidak terlalu lama, Provinsi Sumatera Utara juga akan melaksanakan program UHC. "Sumut akan segera UHC jika kepesertaan BPJS di Kabupaten/Kota telah mencapai 98 persen. Masalahnya, saat ini masih ada Kabupaten/Kota yang belum mencapainya. Kebetulan saya membawahi Binjai dan Langkat. Kedua Pemda ini sudah UHC," pungkasnya.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan