MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Anggota DPRD Sumatera Utara, H. Ahmad Hadian S.PdI MAP, mendukung kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat supaya mengawasi dan mendata anak didiknya agar tidak terlibat dalam kegiatan demonstrasi.
Hal itu ditegaskan Ahmad Hadian guna menyikapi fenomena sejumlah pelajar di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara yang ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Padahal, demonstrasi tersebut sejatinya dilakukan oleh aliansi buruh, mahasiswa, driver ojol, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
“Tentunya, SE Disdik Sumut itu sangat tepat. Saya menilai hal ini tidak dimaksudkan untuk membungkam aspirasi politik mereka, tapi diarahkan ke ranah lebih tepat. Para siswa yang ingin mengimplementasikan hasrat politiknya bukan berarti harus ikut berdemo," ucap Ahmad Hadian, Minggu (7/9/2025).
Politisi PKS yang akrab disana Hadian ini mengatakan, para siswa/pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat memang harus mulai melek politik. Hal itu penting, karena para pelajar tersebut merupakan generasi bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
Akan tetapi, Hadian menilai bahwa siswa SMA cukup untuk belajar tentang politik. Ia menegaskan, siswa SMA sederajat belum waktunya untuk turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi.
"Melek politik sejak dini itu sangat bagus, terutama untuk pelajar SMA sederajat. Mereka memang harus melek politik. Akan tetapi belum waktunya mereka untuk turun ke jalan guna menyampaikan aspirasi," ujarnya.
Hadian juga mengungkapkan, keterlibatan para pelajar dalam politik sebenarnya bukanlah hal yang tabu. Pasalnya, pelajar dan mahasiswa di masa pra kemerdekaan yang tergabung ke dalam Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dan Kesatuan Aksi Mahasiswa juga ikut bergerak dalam memperjuangkan kemerdekaan.
"Namun saat ini tentu kondisinya sudah jauh berbeda, dan karena itu belum saatnya para siswa tersebut terjun ke 'gelanggang bebas'. Karenanya, saat kita berkunjung ke sekolah-sekolah juga bertujuan supaya mereka melek politik, tetapu bukan bermaksud mendorong mereka terlibat ke dalam politik praktis,” katanya.
Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa melahirkan program-program yang tepat untuk menyalurkan aspirasi politik para siswa tersebut. Artinya, Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya teori, tetapi juga perlu dipaktikkan.
"Alhamdulillah, di beberapa sekolah saya lihat sudah ada yang mengimplementasikannya melalui kegiatan Pemilu Pimpinan OSIS. Mungkin bisa juga digelar Mimbar Bebas, dimana siswa bebas berorasi tentang gagasan mereka dalam situasi yang terkendali,” pungkasnya.
(map)