MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Sumatera Utara kembali menjadi sorotan nasional. Selain dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi, Sumut juga tercatat sebagai wilayah dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia dalam lima tahun terakhir.
Situasi ini dinilai tak lepas dari minimnya ketersediaan lapangan kerja di daerah serta maraknya iming-iming pekerjaan bergaji besar di luar negeri. Banyak warga nekat meninggalkan tanah air demi janji manis yang kerap berujung pada eksploitasi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, menanggapi serius kondisi ini. Ia meminta pihak Imigrasi untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri, khususnya untuk tujuan bekerja.
"Memang sangat banyak masyarakat kita yang nekat bekerja ke Malaysia, Thailand, hingga Kamboja. Imigrasi harus lebih selektif. Banyak kasus yang sudah viral di media sosial, dijanjikan bekerja di pabrik atau restoran, ternyata malah berakhir jadi korban penipuan atau dipaksa bekerja di perusahaan judi online," ujar Robi Barus, Selasa (16/9/2025).
Robi menjelaskan, bahwa banyak pelaku TPPO memanfaatkan modus penggunaan paspor wisata sehingga aktivitas mereka sulit terdeteksi oleh pihak imigrasi.
"Memang modusnya kerap memakai paspor melancong. Tapi Imigrasi seharusnya bisa menelusuri data atau video yang beredar di media sosial tentang WNI yang bermasalah di luar negeri. Kalau ada indikasi kuat, seharusnya langsung dilakukan blacklist. Kita sangat prihatin melihat kondisi warga yang dipekerjakan secara tidak layak," tambahnya.
Tak hanya menyasar Imigrasi, Robi juga mendesak Pemko Medan agar lebih proaktif dalam melakukan pemantauan terhadap warganya.
Ia mencontohkan kasus seorang perempuan asal Labuhanbatu yang berpamitan pergi ke rumah teman, namun ternyata berangkat ke Kamboja.
"Jika lingkungan atau aparat setempat lebih aktif memantau, kasus-kasus seperti ini bisa dideteksi lebih awal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja dalam mengatasi TPPO," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan tersebut.
Lebih lanjut, Robi menegaskan bahwa tingginya angka TPPO di Sumut tak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi, khususnya keterbatasan lapangan pekerjaan di Medan dan sekitarnya.
"Lapangan kerja yang terbatas mendorong masyarakat mencari alternatif, termasuk bekerja ke luar negeri. Ini menjadi tanggung jawab Pemko Medan untuk menghadirkan solusi nyata. Jangan biarkan warga kita terus menjadi korban karena tergiur janji palsu dari pihak tidak bertanggung jawab," tutupnya.
Robi Barus juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan tawaran kerja bergaji tinggi di luar negeri, apalagi jika informasi tersebut datang dari sumber yang tidak jelas atau tak memiliki izin resmi.(map/han)
Editor : Johan Panjaitan