MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Yasir Ridho Lubis, menegaskan sikapnya yang akan mengikuti keputusan DPP Partai Golkar untuk mendukung dan mendorong terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD.
"Kalau sebagai kader partai, tentu kami di DPD Golkar Sumut ikut apa yang diperintahkan oleh DPP Partai Golkar, termasuk soal wacana Pilkada oleh DPRD," ucap Yasir Ridho Lubis kepada Sumut Pos, Minggu (11/1/2026).
Dikatakan Yasir, sejatinya hingga saat ini Pilkada oleh DPRD masih sebatas wacana. Untuk itu, berbagai pihak tidak perlu berlebihan dalam menanggapi wacana tersebut.
"Apalagi, bagaimana nantinya teknis pelaksanaan Pilkada oleh DPRD kan kita belum tahu, jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini kan masih 'kulit-kulitnya', kita belum lihat lagi bagaimana nanti isi dari rencana pelaksanaan Pilkada oleh DPRD ini," ujarnya.
Yasir Ridho mengakui bahwa menjaga nilai-nilai demokrasi memang penting untuk dilakukan. Akan tetapi, pilkada oleh DPRD tidak serta merta dapat di cap sebagai sebuah barometer kemunduran demokrasi.
"Saya tidak mengatakan penilaian (kemunduran demokrasi) itu salah, tetapi penilaian itu juga tidak sepenuhnya benar. Kita juga perlu melihat bagaimana kondisi politik dan demokrasi saat ini, sebab yang terjadi selama ini penegakan hukum terhadap demokrasi kita juga belum baik. Alhasil yang terjadi adalah barbarian demokrasi ataupun demokrasi yang bar-bar," katanya.
Yasir Ridho yang pernah maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2024 itu mengatakan, semua pihak perlu membuka diri terlebih dahulu terhadap wacana Pilkada oleh DPRD. Sebab menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi salah satu solusi atas banyaknya kecurangan dari pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini telah dilakukan.
"Menurut saya, (Pilkada oleh DPRD) ini menjadi salah satu pilihan baik dalam menyelesaikan masalah banyaknya kecurangan yang timbul dari pelaksanaan Pilkada secara langsung. Partai Golkar menangkap ini sebagai salah satu solusi yang layak untuk dilakukan," ungkapnya.
Untuk itu, ungkap Yasir, DPR RI harus menuangkan teknis pelaksanaan Pilkada oleh DPRD secara utuh di dalam Undang-Undang. Ia juga berharap, kedepan masyarakat dapat memahami teknis pelaksanaan Pilkada oleh DPRD bila memang akan dilaksanakan.
"Semua harus jelas di dalam Undang-Undang itu, mulai dari syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan lain-lain. Hal ini penting, agar penyelenggara Pilkada juga tidak salah menafsirkan melalui Peraturan KPU. Perlu produk hukum ataupun UU yang benar, agar Pilkada oleh DPRD ini dapat diterima dan terlaksana dengan baik," pungkasnya.
(map/han)