MEDAN,Sumutpos.jawapos.com-Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, melontarkan kritik tajam terhadap perubahan desain pembangunan Underpass Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, yang sebelumnya direncanakan sebagai flyover. Kekhawatiran itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, bersama sejumlah anggota, dengan agenda peninjauan langsung proyek strategis yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai.
Pria yang akrab disapa Ijeck itu mempertanyakan dasar perubahan perencanaan dari flyover menjadi underpass. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama banjir dan kemacetan, mengingat Medan merupakan wilayah yang kerap dilanda genangan akibat dihimpit tiga sungai besar.
“Underpass ini memang membantu kelancaran transportasi. Tapi persoalan klasik Medan itu banjir. Kita tahu ada tiga sungai besar yang membelah kota ini. Dulunya direncanakan flyover, tapi kenapa tiba-tiba berubah jadi underpass?” ujar Ijeck.
Ijeck menilai, secara fungsi jangka pendek underpass memang mempermudah arus lalu lintas. Namun secara jangka panjang, ia mengingatkan risiko serius ketika banjir terjadi.
“Kalau hujan besar, jantung underpass ini hanya bisa diandalkan pada pompa air. Kalau pompa mati, apa tidak berubah jadi kolam? Ini yang harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Tak hanya itu, Ijeck juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan kelompok tertentu di balik perubahan desain proyek, yang menurutnya bisa berujung pada pemborosan anggaran negara.
“Jangan sampai karena kepentingan kelompok, perencanaan berubah-ubah. Uang negara habis bukan hanya untuk membangun, tapi juga untuk memperbaiki kesalahan perencanaan di kemudian hari,” katanya.
Ia menambahkan, underpass akan menuntut biaya perawatan rutin yang tinggi, khususnya untuk operasional pompa air. Di Kota Medan, kata Ijeck, hujan dengan intensitas sedang saja sudah menimbulkan genangan di banyak titik.
“Pompa ini tidak menunggu hujan besar. Hujan sebentar saja, dia sudah harus bekerja. Artinya, setiap tahun negara harus terus mengeluarkan biaya. Kalau flyover, biaya perawatan bisa ditekan dan dialihkan ke kebutuhan lain,” jelasnya.
Ijeck lalu membandingkan dengan praktik pembangunan infrastruktur di negara maju seperti Jepang dan Singapura, yang menurutnya lebih mengedepankan flyover demi fleksibilitas dan keberlanjutan jangka panjang.
“Di Jepang, hampir semua jalur di atas. Kalau pun ada underpass, itu melintasi laut. Flyover itu bisa dikembangkan, ditambah tingkat. Kalau underpass, mau tambah ke bawah bagaimana?” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berpikir jangka pendek, karena biaya perawatan berpotensi lebih besar dibanding biaya pembangunan itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPJN Hardi Siahaan menjelaskan bahwa pemilihan underpass didasarkan pada kondisi teknis tanah di lokasi proyek.
“Kondisi tanah di sini relatif rata dan cukup baik. Kalau tanah cembung, kita pilih underpass. Kalau cekung atau lunak, baru kita pilih flyover. Pompa air masih bisa kita kelola,” terang Hardi.
Namun demikian, Hardi mengakui keterbatasan pengembangan pada underpass.
“Memang underpass ini tidak bisa ditambah lagi. Berbeda dengan flyover yang bisa dikembangkan bertingkat. Tapi kemacetan tetap bisa ditekan dengan manajemen persimpangan yang baik,” katanya.
Ijeck pun berharap, ke depan setiap pembangunan infrastruktur nasional benar-benar dirancang dengan perhitungan matang, transparan, dan berorientasi jangka panjang, agar tidak menjadi beban fiskal dan masalah baru bagi masyarakat.(rel/han)
Editor : Johan Panjaitan