MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara selama berjam-jam mulai memicu reaksi keras dari DPRD Sumut. Komisi D menilai blackout yang terjadi bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya sistem pelayanan dan kesiapan PT PLN (Persero) dalam menangani krisis kelistrikan.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan dampak pemadaman telah dirasakan luas oleh masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, produktivitas usaha menurun, hingga aspek keamanan dan kenyamanan warga ikut terdampak akibat listrik padam dalam waktu lama.
“Ini bukan persoalan sepele. Pemadaman listrik yang terjadi berjam-jam telah mengganggu aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari sektor ekonomi, keamanan, hingga kenyamanan warga,” ujar Timbul kepada Sumut Pos, Minggu (24/5/2026).
Baca Juga: Dampak Blackout Meluas, DPRD Sumut Desak PLN Salurkan Bantuan CSR untuk UMKM
Menurut politisi Partai Golkar itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal dan respons cepat saat terjadi gangguan. Karena itu, ia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN di wilayah Sumatera Utara.
Timbul menilai penanganan gangguan selama ini masih lambat dan belum mampu menjawab keresahan masyarakat di lapangan.
“Kami minta ada evaluasi terhadap manajemen PLN. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat pelayanan yang tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia juga menyoroti alasan teknis yang disebut berasal dari gangguan jaringan di luar Sumatera Utara, termasuk dari wilayah Muara Bungo, Jambi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar atas lambatnya pemulihan listrik di daerah.
Baca Juga: Inter Milan Tutup Musim dengan Drama Enam Gol, Ditahan Bologna 3-3 di Pekan Terakhir
“Apapun alasannya, PLN harus punya langkah antisipasi dan penanganan cepat. Tidak bisa masyarakat terus dijadikan pihak yang menanggung dampaknya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Sumut berencana memanggil pihak PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). DPRD ingin memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab blackout sekaligus memastikan adanya langkah konkret untuk mencegah gangguan serupa kembali terjadi.
“Kami akan panggil PLN dalam RDP. Kami ingin tahu secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting bagaimana langkah konkret ke depan agar listrik di Sumatera Utara bisa lebih andal dan stabil,” ujarnya.
Timbul menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada perbaikan nyata dalam pelayanan listrik kepada masyarakat.
Menurutnya, blackout yang berlangsung berjam-jam telah menjadi alarm serius bagi sistem kelistrikan di Sumatera Utara.
“PLN harus bergerak cepat. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Masyarakat butuh kepastian dan pelayanan yang baik,” pungkasnya.(san/han)
Editor : Johan Panjaitan