MEDAN, Sumutpos.jawapos.com- Skema penyesuaian operasional armada distribusi yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dari Fuel Terminal (FT) Medan dilaporkan menjadi pemicu utama terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) massal di Kota Medan dan sekitarnya sejak Minggu (12/7). Kebijakan internal logistik tersebut berdampak langsung pada kelumpuhan pasokan di tingkat hilir, hingga memicu gelombang kritik tajam dari parlemen yang menuntut transparansi tata kelola energi.
Manajemen Pertamina mengakui adanya hambatan dalam ritme penyaluran ke stasiun pengisian. Officer Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Rafly Masyal Donta menjelaskan, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara memang sedang menghadapi fase penyesuaian operasional armada dalam beberapa hari terakhir.
"Dalam beberapa hari terakhir, proses distribusi dari Fuel Terminal Medan mengalami penyesuaian operasional sehingga penyaluran di sejumlah SPBU dilakukan secara bertahap. Dalam kondisi tersebut, distribusi dilakukan secara proporsional ke berbagai SPBU agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan tetap dapat terpenuhi," ungkap Rafly Masyal Donta dalam keterangan resminya, Senin (13/7).
Baca Juga: Jakarta Jadi Kota Terpadat di Dunia, Populasi Hampir 42 Juta Jiwa Ungguli Tokyo dan Dhaka
Meskipun laju pengiriman terhambat hingga harus diterapkan sistem proporsional dan bertahap, Rafly mengklaim bahwa ketahanan pasokan di wilayah Sumatera Utara secara umum masih aman. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyesuaian operasional ini, Pertamina mengeklaim tengah melakukan percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional Fuel Terminal Medan selama 24 jam setiap hari, serta memperkuat kapasitas distribusi melalui 15 unit mobil tangki dan 30 awak mobil tangki bantuan.
Kebijakan penyesuaian distribusi secara bertahap yang diadopsi Pertamina nyatanya langsung memukul ketersediaan riil di tingkat retail dan memicu kepanikan konsumen. Pantauan langsung di lapangan pada Senin (13/7) menunjukkan pola pasokan yang tidak merata menimpa hampir seluruh wilayah strategis kota, di mana kelangkaan tidak hanya menyasar BBM bersubsidi seperti Bio Solar dan Pertalite, tetapi juga meruntuhkan stok komoditas non-subsidi seperti Pertamax 92.
Di SPBU Jalan HM Jhoni hingga pukul 11.30 WIB, imbas keterlambatan armada membuat stok Pertamax kosong total dan hanya menyisakan Pertalite. Sementara itu, di SPBU Jalan Panglima Denai simpang Jalan HM Jhoni Pasar Merah, efek pengiriman bertahap ini mengakibatkan kelumpuhan total sejak pagi hingga siang hari dengan pengumuman resmi bahwa Pertalite dan Pertamax masih dalam perjalanan.
Baca Juga: 15 Tim Siap Berebut Piala Bupati dan Wakil Bupati Sergai U-23, Persaingan Diprediksi Sengit
Memasuki sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, dampak kemacetan logistik ini meluas ke koridor Jalan AH Nasution. Dua SPBU besar di kawasan tersebut kehabisan Solar dan Pertalite secara bersamaan, bahkan di SPBU samping sekolah Primbana, gerbang ditutup rapat karena Pertamax pun ikut nihil. Petugas di lapangan hanya bisa mengonfirmasi bahwa pasokan kosong akibat keterlambatan pengiriman.
Pemandangan serupa terjadi di SPBU samping Kantor Bapenda Kota Medan yang kehabisan Solar dan Pertalite hingga terpaksa hanya melayani Pertamax, serta SPBU di Jalan Sisingamangaraja samping Pool Bus Bintang Utara yang mengalami kekosongan total.
Ketidakpastian jadwal kedatangan armada tangki Pertamina ini memicu aksi buru stok oleh warga ke SPBU yang masih beroperasi, yang pada akhirnya memicu antrean kendaraan mengular hingga menyumbat arus lalu lintas kota secara parah.
Pemko Jangan Pasif
Kegagalan mitigasi dampak dari penyesuaian operasional Pertamina ini memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus menempatkan krisis ini sebagai kelalaian serius yang tidak boleh dibiarkan. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera bertindak tegas dan tidak bersikap pasif terhadap dampak kebijakan Pertamina yang merugikan publik.
"Saat ini kelangkaan BBM di Medan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi saja, tetapi BBM non subsidi seperti Pertamax 92 juga sudah mulai langka di sejumlah SPBU. Kondisi kelangkaan BBM di Kota Medan yang terjadi saat ini sudah sangat menyusahkan dan merugikan masyarakat, maka Pemko Medan tidak boleh tinggal diam," ucap Robi Barus, Senin (12/7).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan tersebut menegaskan bahwa Pemko Medan harus segera memanggil dan berkoordinasi dengan manajemen Pertamina guna membuka tabir penyebab utama kelangkaan yang diklaim sebagai penyesuaian operasional tersebut. Robi menilai, masyarakat memiliki hak atas transparansi tata niaga energi di daerahnya.
"Masyarakat berhak untuk tahu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga BBM di Kota Medan menjadi langka. Sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, dan apa solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pemko Medan tidak boleh diam saja melihat situasi ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Robi menekankan, Pemko Medan memegang kendali pengawasan regional yang harus digunakan untuk menekan Pertamina agar menjamin pemulihan pasokan. Kegagalan Pertamina dalam mengirimkan pasokan secara tepat waktu dinilai telah mengorbankan stabilitas ekonomi masyarakat bawah yang bergantung pada perputaran moda transportasi harian.
"Sejak BBM langka di Kota Medan, ada berapa sopir angkot, driver ojol, dan masyarakat lainnya yang mengalami kerugian besar secara ekonomi. Transportasi itu adalah urat nadi perekonomian, sementara alat transportasi membutuhkan BBM untuk terus bergerak. Ini baru kerugian secara materil saja," katanya.
Selain kerugian ekonomi, dampak turunan berupa kemacetan lalu lintas akibat antrean panjang di sekitar SPBU dinilai sebagai bentuk kerugian imateril berupa pemborosan waktu produktif warga dan terganggunya hak pengguna jalan umum lainnya.
Menyikapi kekacauan lalu lintas di sekitar fasilitas pengisian akibat keterlambatan pasokan ini, Robi Barus meminta Dinas Perhubungan Kota Medan untuk segera mengambil peran aktif mengurai kemacetan dan tidak membiarkan situasi kota semakin semrawut.
"Jangan biarkan masyarakat yang sudah susah mendapatkan BBM jadi semakin susah karena tidak adanya petugas yang mengatur lalulintas saat kemacetan terjadi akibat antrean pengisian BBM di SPBU. Dishub Medan harusnya bisa mengambil peran dalam hal ini," pungkasnya. (tri/map/adz)
Editor : Johan Panjaitan