MEDAN, Sumutpos.Jawapos.com – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, angkat bicara terkait langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut pada pekan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk arogansi, melainkan respons yang wajar terhadap dinamika internal yang sedang terjadi di lembaga legislatif.
Ihwan menilai situasi saat itu dipenuhi perdebatan antarsesama anggota DPRD yang tidak berkaitan langsung dengan pihak eksekutif. Karena itu, keputusan Bobby meninggalkan ruang sidang dinilai sebagai langkah yang dapat dipahami.
"Kami perlu meluruskan bahwa kita tidak bisa menyalahkan Gubernur. Saat itu terjadi perdebatan dan dialog antaranggota DPRD sendiri. Melihat situasi tersebut, mungkin pandangan Pak Bobby lebih baik beliau keluar daripada menunggu perdebatan legislatif yang tidak terkait langsung dengan pihak eksekutif," ujar Ihwan, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, rapat paripurna tersebut telah dibuka secara resmi dan dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Sumut.
Baca Juga: Korupsi Pengadaan Kapal Tunda Pelindo, Eks Dirut PT DPS Divonis 10 Tahun Penjara
Menurutnya, keabsahan sebuah rapat tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggota yang masih berada di ruang sidang hingga rapat berakhir, tetapi juga mengacu pada daftar hadir yang telah ditandatangani sebelum persidangan dimulai.
Ihwan mengatakan, sejumlah anggota DPRD yang tidak lagi berada di ruang rapat menjelang akhir sidang diketahui sedang menjalankan aktivitas lain, seperti beribadah, makan siang, maupun menerima tamu di ruang kerja setelah mengikuti agenda sejak pagi.
"Artinya, absensi tanda tangan kehadiran kawan-kawan sudah cukup memenuhi syarat tata tertib. Persoalan fisik tidak berada di tempat pada jam-jam tertentu itu hal biasa karena ada agenda ibadah dan tugas lainnya," katanya.
Perdebatan Internal DPRD
Ihwan juga menyinggung padatnya agenda kerja Gubernur Sumut sebelum menghadiri rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, Bobby Nasution baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja selama sepekan di Kepulauan Nias dan masih harus melanjutkan berbagai agenda pemerintahan setelah kembali ke Medan.
Di sisi lain, perdebatan mengenai kuorum dalam rapat, kata Ihwan, muncul setelah adanya interupsi dari sejumlah anggota dewan pada penghujung sidang. Kondisi itu kemudian berkembang menjadi perdebatan internal di kalangan legislatif.
Baca Juga: DPRD Batu Bara Setujui Perubahan Status PT Pembangunan Batra Berjaya Menjadi Perseroda
"Daripada menghabiskan waktu melihat perdebatan sesama legislatif, Gubernur tentu memikirkan urusan rakyat dan agenda administrasi lainnya di kantor yang harus segera diselesaikan. Langkah pimpinan DPRD yang menskors rapat sambil menunggu jadwal berikutnya sudah tepat. Jadi hal ini tidak perlu dijadikan polemik lagi," tegasnya.
Ajak Hormati Mekanisme DPRD
Lebih lanjut, Ihwan mengajak seluruh pihak menghormati mekanisme yang berlaku di DPRD Sumut dan tidak membangun opini yang dapat memperkeruh suasana.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan di dalam forum legislatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi dan seharusnya diselesaikan melalui tata tertib serta mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurutnya, polemik mengenai insiden rapat paripurna tersebut sebaiknya tidak mengalihkan perhatian dari berbagai agenda strategis yang sedang dibahas bersama antara DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ia berharap hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif tetap terjaga sehingga sinergi dalam mendorong pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. (map/han)
Editor : Johan Panjaitan