JAKARTA, SUMUTPOS.CO - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditengarai menjadi pemicu wacana pemindahan ibukota negara kembali mencuat. Setidaknya, hal ini diyakini karena Jokowi terkesan tak betah di Jakarta. Sikap Jokowi pun dianggap membingungkan, termasuk oleh Megawati Soekarnoputri.
"Presidennya (Jokowi) betah tinggal di mana sekarang? Tiba-tiba dia ke Bogor, bilangnya pusat pemerintahan mau pindah ke sana. Sekarang tiba-tiba dia ke Solo. Kalau presidennya aja enggak jelas tinggalnya, bagaimana mau pindahkan ibukota," sindir sejarahwan Ridwan Saidi saat berbicara dalam acara Forum Senator untuk Rakyat bertema "Ibu Kota Pindah Kemana" di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).
Oleh karena itu, Ridwan yakin wacana pemindahan pusat pemerintah ke Palangkaraya yang dilontarkan oleh Megawati Soekarnoputri akhir bulan lalu karena bingung dengan tingkah Jokowi yang tidak jelas menjadikan pusat pemerintahan di mana. "Itu wacana Bu Mega sebetulnya sindirian. Dia bingung Jokowi ini sebetulnya betah di mana,"kata Ridwan.
Tapi, bagaimanapun wacana pemindahan ibu kota Indonesiamemang kembali mencuat. Rencana itu disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan didukung Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dua lembaga itu berpendapat, Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota. Sebab, dengan anggaran yang melimpah, kota yang dulu bernama Batavia itu belum bisa mengatasi kemacetan dan banjir.
Penilaian tersebut disampaikan Staf Khusus Men PPN/Bappenas Sony Harry saat diskusi di salah satu restoran di Jakarta Pusat kemarin (7/6). Sony mengakui bahwa Bappenas sudah membahas pemindahan ibu kota meski baru sebatas rapat di internal kementerian dan belum secara mendalam. "Hanya diskusi-diskusi informal yang dilakukan dengan Pak Menteri," ucapnya.
Sony menyatakan, ide pemindahan itu merupakan gagasan Andrinof Chaniago. Sebelum menjadi menteri, Andrinof merupakan orang yang getol menyuarakan pemindahan ibu kota negara. Sebab, Jakarta sudah tidak mampu mendukung ledakan penduduk. Akibatnya, sampai saat kini kemacetan belum bisa diatasi.
Menurut Sony, memang kota-kota besar dan ibukota di negara lain, seperti Tokyo di Jepang dan New Delhi di India, juga macet. Namun, kepadatan kendaraannya masih bisa diurai. Berbeda dengan Jakarta. Dia menyebutkan, di kota yang terdiri atas lima wilayah itu, hampir di setiap jalan selalu macet. Bahkan, Bappenas sudah menghitung kerugian akibat lamanya waktu yang habis di perjalanan. "Per tahun sampai Rp96 triliun," jelasnya.
Faktor lain adalah kepemilikan tanah dan tata ruang. Sony menjelaskan, sebagai ibukota negara, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan karena kebutuhan negara selalu berkembang. Di Jakarta, mayoritas tanah sudah dimiliki orang. Mengonversi tanah milik pribadi menjadi milik pemda itu pun sulit. "Meski Jakarta punya APBD yang besar, sulit membangun infrastrukturnya," ucapnya.
Wacana pemindahan ibukota itu juga mendapat dukungan dari Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto. Dia mengaku sudah hilang harapan dengan Jakarta. Pasalnya, kota yang paling padat penduduknya di Indonesia itu tidak bisa memanfaatkan keunggulan dari segi anggaran. "Jakarta mempunyai anggaran besar, namun tidak bermanfaat bagi pengembangan kotanya," paparnya.
Tagih Janji Menteri
Dia mencatat beberapa permasalahan yang belum bisa diatasi gubernur Jakarta. Misalnya, pengelolaan sampah yang amburadul, banjir yang masih menggenang, dan kemacetan yang terjadi di setiap ruas jalan. Bahkan, lanjut dia, Jakarta sudah gagal. "Layak pindah karena sudah gagal," ungkapnya.
Pengamat politik Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Hendri Satrio pun menagih janji Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago. "Setelah (Andrinof Chaniago) jadi menteri, dia enggak pernah bersuara lagi. Saya belum pernah dengar dia secara formal membicarakan ide itu. Mana nyali Andrinof yang dulu gencar mau pindahkan ibukota," ujarnya.
Dari catatan Hendri, Andrinof giat mengkampanyekan pemindahan ibukota sejak Juni 2010. Andrinof saat itu menyampaikan bahwa pemindahan ibukota dapat dilakukan dengan biaya hanya Rp100 triliun. Hal itu dapat diwujudkan dengan kesepakatan bersama stakeholders dan beberapa penyesuaian daerah yang dipilih.
Namun, sejak menjadi menteri, Andrinof tak lagi mengungkapkan ide-ide briliannya terkait kebijakan publik yang selama ini dilontarkannya untuk mengkritik pemerintah.
"Juli 2010 Adrinof juga bilang macet di Jakarta membuat kerugian triliunan tiap tahunnya. Jadi saya sarankan Pak Andrinof, daripada kena reshuffle, sebaiknya membuktikan semua ide-idenya. Termasuk ide, pemindahan ibu kota negara," kata Hendri.
Hendri pun mengatakan, pihaknya sudah menyurvei 250 orang profesional. Survei itu dilakukan di daerah perkantoran, yakni Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan Kuningan. Hasilnya, mayoritas mendukung usul pemindahan ibu kota, namun masih di Pulau Jawa. Perinciannya, Jogjakarta 28,4 persen, Palangkaraya 21,1 persen, Bogor 20,6 persen, dan Bukit Tinggi 15 persen. "Sisanya Balikpapan, Medan, dan kota-kota lain," ujarnya.
Sebelumnya, soal wacana pemindahan ibukota disampaikan Presiden Republik Indonesia kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, akhir bulan lalu.
Dalam ceramahnya pada Kamis 28 Mei itu, Megawati sempat mengatakan pendapatnya tentang wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Kalau Gubernur Teras Narang dengar pasti senang," kata Mega.
Pernyataan Mega itu dimulai ketika dia bercerita tentang niat Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membangun giant sea wall di laut utara Jakarta. Menurut Mega rencana tersebut bukan menjadi solusi yang aman.
Mega mengambil contoh dinding penahan ombak serupa di Jepang yang tetap jebol ketika tsunami menghantam pada 2011. "Terlebih Jakarta lebih rendah dari air laut, risikonya semakin besar jika terjadi bencana tsunami atau banjir rob," kata Mega.
Mega lalu teringat dengan sang ayah, Sukarno, yang pernah berencana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurut Megawati alasan Bung Karno ketika itu adalah Pulau Kalimantan dianggap lebih aman dari bencana alam. Salah satunya adalah terbebas dari gempa bumi, lantaran Kalimantan tak masuk dalam 'cincin api'. (aph/c7/fat/jpnn/rbb) Editor : Admin-1 Sumut Pos