SUMUTPOS.CO - Harga beras yang meroket dikhawatirkan akan terus terjadi. Meningkat dalam beberapa hari ke depan masuk Bulan Ramadan, lalu Lebaran. Momentum ini dikhawatirkan akan mengerek harga bahan pokok
Kemarin (4/3), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa stok bahan pokok tidak ada masalah. Jokowi memang rutin untuk ke daerah dan meninjau pasar untuk melihat bahan pokok. “Ini mau Lebaran sehingga persiapan mengenai ketersediaan, terutama bahan pokok itu menjadi sangat penting,” katanya. Dia pun berjanji akan kembali melihat bahan pokok lain di lapangan seusai kunjungan kerjanya ke Australia.
Jokowi menekankan, harga beras sudah mulai turun. Tolok ukurnya adalah Pasar Cipinang di Jakarta dan Pasar Johar di Karawang. Dengan adanya panen raya dalam satu bulan ke depan, diharapkan akan menurunkan harga. “Saya kira akan turun banyak,” ujarnya.
Jika bicara beras, tidak bisa lepas dari harga gabah. Kepala Negara mengungkapkan di lapangan harga gabah sudah turun. “Turunnya jangan drastis, karena petani juga perlu diberikan ruang keuntungan,” tuturnya.
Di sejumlah minimarket sekitar DKI Jakarta, mulai ada pasokan beras kemasan 5 kg. Tetapi jumlahnya sangat terbatas. “Dua hari lalu sempat dikirim dua karung. Hari ini habis,” kata seorang penjaga minimarket di kawasan Bojongsari, Depok. Sementara itu di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, beberapa orang keluar dari minimarket sambil membawa beras kemasan 5 kg. Mereka mengatakan pembelian dibatasi satu orang satu kemasan saja.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo merespon pasokan beras di minimarket yang masih belum normal itu. Dia mengatakan pihak minimarket bisa membeli beras SPHP di gudang Bulog. Beras SPHP itu adalah singkatan dari stabilisasi pasokan dan harga pangan. Beras SPHP untuk kemasan 5 kg dijual Rp 54 ribu.
Harga beras SPHP itu jauh di bawah harga beras pada umumnya. Warga yang berhasil mendapatkan beras kemasan 5 kg di minimarket di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan harus merogoh kocek sekitar Rp70 ribu. Sedangkan di toko sembako beras 5 kg bergambar Petruk tersenyum dijual Rp86 ribu.
Arief menegaskan, peritel bisa melakukan pembelian betas SPHP ke Bulog dengan sistem pemesanan atau PO. Dalam setahun, Bulog menyiapkan stok beras SPHP sebanyak 1,2 juta ton. Dia menegaskan beras SPHP tidak bisa dibeli secara perorangan atau individu ke Bulog. “(Penjualan) SPHP (di Bulog) untuk yang memiliki outlet,” katanya.
Dia lantas menyampaikan di tengan masuk musim panen raya saat ini, harga gabah sudah turun. Dia mengatakan sebelumnya rerata harga gabah Rp8.000 sampai Rp9.000 per kg. Dari harga itu, harga beras bisa mencapai Rp18.000/kg. Saat ini Arief mengatakan rerata harga gabah Rp7.040 per kg. Diperkirakan harga beras berada di kisaran Rp14.000 per kg.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Yeka Hendra Fatika mengingatkan pemerintah agar memastikan stok impor cukup hingga akhir tahun ini. Khususnya di bulan-bulan Agustus hingga November, di masa Pilkada serentak berlangsung. “Ini agar kondisi langkanya beras dan tingginya harga tak terjadi lagi,” ucapnya saat ditemui Jawa Pos, kemarin.
Dia menilai melambungnya harga beras saat ini tak lepas dari peningkatan konsumsi menjelang Pemilu. Di mana, banyak acara yang melibatkan pengumpulan masa dan di sana banyak berbagi makanan atau nasi. Kondisi ini lah yang membuat stok beras di pasaran langka dan berdampak pada melambungnya harga.
Sebenarnya soal potensi kelangkaan beras sekarang ini, Ombudsman sudah pemerintah yang berwenang sejak Juni 2023. Sebab, kenaikan harga di akhir tahun dan awal tahun sebetulnya sudah terjadi setiap tahun. Namun, tambahan pesta demokrasi membuat tingkat konsumsi beras di masyarakat meningkat.
“Jadi langkah impor ini sudah benar dilakukan pemerintah. Pun dengan upaya penggelontoran bansos. Karena memang kondisi di lapangan beras kurang,” katanya. Selain tingkat konsumsi, faktor produksi beras juga bermasalah. Dan hal ini sudah terjadi setiap tahun.
Produksi beras secara nasional sebenarnya tak bisa dikatakan surplus. Banyak petani di akhir tahun 2023 mengalami gagal panen. Salah satunya yang sempat dikunjungi Ombudsman di Indramayu semisal. Di sana, hampir setiap wilayah alami gagal panen. Selain impor yang jelas dan terukur untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, ke depan pemerintah harus punya kebijakan one rice policy. Kebijakan tunggal mengenai tata kelola tanam dan distribusi beras.
Pasar Murah Hanya Meredam
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) sudah mengambil ancang-ancang untuk menyelenggarakan pasar murah jelang bulan puasa. Langkah ini diambil guna membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang gila-gilaan.
Berdasarkan konsep dan teori, menurut Pakar Kebijakan Agribisnis dan Ekonomi Pertanian IPB University Feryanto, pasar murah memang akan memberikan dampak terhadap pengendalian harga. Tapi, dengan syarat, pasar murah ini harus didukung oleh stok yang memadai. “Guyuran komoditas dalam pasar murah jika dalam jumlah sedikit tidak akan memberikan pengaruh pada pengendalian harga pangan itu sendiri,” ungkapnya dihubungi, kemarin (4/3).
Pada kondisi sekarang, terlihat bahwa kebutuhan atau demandnya lebih besar dari supply. Sehingga, perlu dihitung berapa kebutuhan cadangan yang efektif untuk mengendalikan harga. “Pada saat ini efek langsung yang dirasakan adalah meredam harga agar tidak naik, belum pada tahap sampai menurunkan harga,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fery menjelaskan, kenaikan harga pangan khususnya beras dan beberapa komoditi tertentu sejatinya sudah terjadi sejak tahun 2022. Hal ini akibat permintaan dari industri dan hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang mulai normal kembali pasca pandemi Covid-19. Tingginya permintaan ini pun akhirnya menyebabkan harga terdorong untuk naik.
Berdasarkan catatannya, untuk beras misalnya, di tahun 2022, beras kualitas bawah I pernah berada di angka Rp10 ribu per kilogramnya. Namun kini, harga beras yang sama nyaris menyentuh angka Rp14 ribu. “Karena produksi saat masa pandemi belum normal dan butuh waktu, lalu kita dihadapkan pada perubahan iklim serta dampak elnino berlanjut tahun 2023,” jelasnya.
Hal ini kemudian menyebabkan produksi terganggu dan mengalami penurunan. Ini sebenarnya sudah diingatkan oleh FAO sekitar tahun 2021 lalu pada negara-negara produsen komoditas pangan dunia lainnya, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University itu turut mengkritisi kesiapan pemerintah terhadap fenomena meningkatnya permintaan komoditas pangan jelang hari besar keagamaan negara (HKBN), termasuk saat Ramadan. Dipastikan ada kenaikan temporer dari beberapa komoditas pangan tertentu yang banyak dikonsumsi oleh warga seperti beras, telur, gula, cabai, bawang, dan komoditas lain, karena adanya acara keluarga, hantaran, dan lainnya. “Pemerintah seharusnya telah mengetahui dan memperhitungkan kondisi ini, sehingga strategi dan mitigasi risikonya dijalankan. Tapi selama ini kebijakan tidak berjalan efektif,” keluhnya.
Sebab, jika itu dijalankan maka harusnya pemerintah memiliki cadangan pangan yang kuat. Apalagi ketersediaan cadangan pangan ini sudah diamanatkan dalam UU Pangan no 18 tahun 2012. Cadangan pangan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan level pusat oleh Bulog dan Bapanas. Dengan begitu, bisa mengantisipasi kebutuhan masyarakat pada kondisi tertentu seperti kekurangan supply dan atau akibat permintaan tinggi saat HBKN.
Untuk bisa mencapai cadangan pangan kuat, kata dia, pemerintah bisa melakukan sejumlah hal. Pertama, perhitungan dan manajemen produksi nasional yang terintegrasi dan terukur. Artinya, pemerintah bisa bekerjasama dengan asosiasi petani untuk mengatur jadwal tanam agar produksi bisa dilakukan sepanjang periode. Khususnya untuk komoditas pangan yang bisa ditanam sepanjang tahun seperti bawang, cabai, dan beras.
Kemudian, pemerintah dan stakeholder terkait (lembaga penelitian dan perguruan tinggi) harus bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan menyiapkan bibit yang cocok untuk perubahan iklim. Selain itu, penguatan ketahanan pangan berbasis keluarga melalui diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal perlu terus didorong. Masyarakat juga diedukasi terkait pemanfaatan pekarangan untuk tanaman-tanaman sayur yang dikonsumsi sehari-hari.
Fery turut mengingatkan jika harga terus tinggi. Dalam jangka pendek akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya, dalam jangka panjang jumlah orang miskin di Indonesia meningkat, karena kondisi ini membuat masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama.
”Dampak negatif lainnya, inflasi akan tinggi sehingga dapat menggerus APBN serta daya beli masyarakat secara keseluruhan. Hal itu, karena pemerintah harus menambah anggaran subsidi, bantuan sosial dan kebijakan lain,” pungkasnya. (lyn/elo/wan/mia/jpg/adz)
Editor : Redaksi