SUMUTPOS.CO- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan beasiswa-beasiswa pemerintah yang sedang berjalan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran.
Dijelasmannya, saat ini ada 40.030 penerima beasiswa tetap. Puluhan ribu mahasiswa itu merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan, Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama.
“Beasiswa yang sedang berjalan, yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit, juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, (14/2/2025).
Baca Juga: Imbas Pertunjukan Joget di MTQ, Fraksi Golkar Minta Camat Medan Kota Mengundurkan Diri
Sri Mulyani juga memastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah sudah dianggarkan sebesar Rp14.698.000.000.000
"Sudah dianggarkan. Dan anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi," katanya.
Menurut Sri Mulyani, penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Semua penerima yang sudah terdaftar itu, kata dia, akan menerima manfaat secara penuh.
Dana bantuan sosial dan beasiswa yang tidak terkena efisiensi mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK), Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, baik di dalam maupun luar negeri.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menegaskan menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.
Dia menjelaskan, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berfokus pada pengurangan belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan, perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh berimbas pada biaya pendidikan mahasiswa.
"Saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," tegas Sri Mulyani.
Pemerintah, kata dia, akan terus mengkaji secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tetap mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat yang diemban.
Sinyal Kenaikan Uang Kuliah
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memberi sinyal adanya potensi kenaikan uang kuliah. Sebab, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) terkena efisiensi anggaran.
Mulanya, dia menjelaskan, pagu awal program BPOT sebesar Rp6,018 triliun. Namun terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Pemotongan tersebut diperkirakan berdampak pada kenaikan uang kuliah.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo, saat Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). (bbs/ram)
Editor : Juli Rambe