SUMUTPOS.CO- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diserbu oleh 'pendatang' yang tak resmi, yaitu para penjaja cinta komersial atau yang kerap disebut PSK. Keberadaan mereka mulai menjamur di kawasan calon pusat pemerintahan Indonesia tersebut.
Fenomena ini langsung membuat heboh. Apalagi tarif sekali kencan yang ditawarkan para PSK ini bukan kaleng-kaleng, berkisar antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu untuk paket sekali main.
Harga ini belum termasuk tarif sewa kamar penginapan yang juga cukup 'niat', yaitu Rp300 ribu per malam.
Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, mengatakan bahwa praktik prostitusi di sekitar IKN kini tengah menjadi perhatian serius.
"Pelaku prostitusi menawarkan jasa dengan harga antara Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu sekali kencan," terang Ali.
Menurut dia, sejak awal tahun hingga Juni 2025, pihaknya telah mengamankan 64 perempuan dalam tiga gelombang operasi penertiban di Kecamatan Sepaku, yang notabene merupakan jantung dari IKN.
"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN,” ujar Ali, Selasa (8/7/2025).
Praktik prostitusi ini mayoritas berlangsung secara daring. Para pelaku beroperasi melalui aplikasi media sosial, menyasar para pelanggan dari berbagai kalangan.
Modusnya terbilang rapi: mereka menyewa kamar penginapan, menawarkan jasa melalui aplikasi, lalu berpindah-pindah lokasi agar tidak mudah dilacak.
Yang bikin makin geleng-geleng kepala, para PSK ini bukan hanya berasal dari daerah sekitar, tapi juga dari berbagai kota besar. Seperti Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bandung, hingga Yogyakarta.
Setelah diamankan, mereka diberikan pembinaan dan diminta meninggalkan Penajam Paser Utara dalam kurun waktu dua sampai tiga hari.
Meskipun kini wilayah IKN memiliki otorita sendiri, urusan razia semacam ini masih ditangani oleh pemerintah kabupaten setempat.
Ali menekankan bahwa kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan, apalagi banyak pendatang yang datang tanpa identitas jelas.
Fenomena ini pun langsung jadi bahan omongan netizen di media sosial. Banyak yang menyindir bahwa belum juga resmi jadi ibu kota, IKN sudah punya 'kawasan lokalisasi terselubung'.
Ada pula yang menyoroti potensi meningkatnya masalah sosial jika tak segera ditangani secara serius.
Ali berharap penanganan prostitusi ini tidak hanya bergantung pada razia semata, tapi juga perlu pengawasan ketat terhadap penginapan dan identitas para pendatang, agar IKN tidak berubah jadi 'kota dosa' alih-alih kota masa depan. (jpc/ram)
Editor : Juli Rambe