Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Kementerian PU Verifikasi 2.995 Proyek Jalan Daerah

Johan Panjaitan • Minggu, 20 Juli 2025 | 11:05 WIB

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Dok: jpc)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Dok: jpc)


JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memverifikasi usulan 515 pemerintah daerah (pemda) terkait dengan instruksi presiden jalan daerah (IJD). Terdapat 2.995 usulan proyek jalan daerah yang bakal dipilah-pilah dengan fokus utama mendukung swasembada pangan.

Anggaran inpres jalan daerah itu mencapai Rp 4 triliun tahun ini.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, setelah diverifikasi, 2.995 usulan proyek jalan daerah tersebut ditetapkan dalam daftar prioritas untuk segera dibangun tahun ini.

’’Namun, ada pertimbangan utama untuk masuk daftar prioritas, yaitu sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan,’’ katanya kepada Jawa Pos.

Karena itu, proyek jalan yang diutamakan adalah jalan yang menyambungkan daerah pertanian dengan pasar atau konsumen. ’’Jalan yang akan mendukung ketahanan pangan itulah yang utama,’’ tambah dia.

Sesuai dengan Inpres Nomor 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah tersebut, IJD juga akan mendukung distribusi energi. Pembangunan fisik IJD ditargetkan dimulai pada kuartal ketiga 2025. Penyelesaiannya bervariasi antara akhir 2025 hingga kuartal I 2026.

Sebenarnya, Dody menyampaikan, Kementerian PU berencana menggabungkan IJD dengan inpres air minum dan air limbah domestik (AMAL) dalam inpres sapu jagat berupa inpres infrastruktur daerah (IID). Namun, mempertimbangkan urgensinya, perbaikan jalan daerah akhirnya dibentuk tersendiri.

’’Sebab, banyak fakta, lokasi panen sangat jauh dan hasilnya sulit untuk dibawa ke pasar terdekat. Karena itulah IJD terbit lebih dahulu,’’ tegasnya.

Sebagaimana diketahui, IJD ditujukan untuk membangun jalan non-nasional dengan APBN guna mendukung pemerataan pembangunan jalan di Indonesia. Pada era Jokowi, IJD dilandasi banyaknya jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat. Pada era Presiden Prabowo, IJD diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan. (idr/dri/jpg/han)

Editor : Johan Panjaitan
#Jalan Daerah #PU #memverifikasi #Instruksi presiden #pemda