JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk tidak bermain-main dengan dana bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bahwa kasus korupsi dana bansos yang pernah mencoreng institusi ini tidak boleh terulang.
“Itu menjadi bagian dari pelajaran penting untuk Kementerian Sosial. Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang dan terjadi lagi,” tegas Gus Ipul dalam acara pembekalan kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta, Senin (19/8).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul sebagai respons atas dugaan korupsi bansos tahun 2020 yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK baru saja menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat itu ditujukan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, KPK juga menetapkan status pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang, yakni:
1. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) – Komisaris Utama PT Dosni Roha
2. Herry Tho (HT) – Direktur Operasional DNR Logistics (2021–2024)
3. Kanisius Jerry Tengker (KJT) – Dirut DNR Logistics (2018–2022)
4. Edi Suharto (ES) – Staf Ahli Menteri Sosial, saat itu menjabat sebagai Dirjen Pemberdayaan Sosial.
KPK menduga, dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 200 miliar. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan nama-nama besar, termasuk Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, yang telah divonis 12 tahun penjara akibat kasus serupa. Nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo juga mencuat, mengingat ia adalah kakak dari pengusaha media ternama Hari Tanoesoedibjo.
Gus Ipul menegaskan, bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah berkomitmen untuk menegakkan aturan dan tidak memberi ruang bagi penyelewengan di Kemensos.
“Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi (pengadaan), tidak akan mengajak (melakukan penyelewengan), dan tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk melakukan penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, komitmen ini tidak hanya berlaku untuk bansos, tetapi juga untuk seluruh program unggulan Kemensos, termasuk program Sekolah Rakyat.
Mensos berharap seluruh pegawai Kemensos, baik di pusat maupun daerah, dapat menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan menjadikan kasus masa lalu sebagai pelajaran berharga.
“Kita ingin Kemensos bersih, dipercaya rakyat, dan benar-benar hadir untuk membantu mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan