JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Penanganan banjir dan longsor yang melanda Sibolga, Tapanuli Tengah, dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan nasional. Politisi asal Sibolga, Amos Simanjuntak, mendorong pemerintah pusat—khususnya BNPB, BPBD, serta Kementerian Sosial—untuk bergerak lebih cepat dan hadir langsung memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi.
Amos, yang kini menjabat Ketua Bidang Media, Digital & Komunikasi Publik DPP Partai Perindo, menegaskan bahwa situasi di lapangan membutuhkan langkah-langkah ekstra cepat.
“Keterbatasan kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, hunian sementara, hingga dukungan listrik, sinyal, dan internet berbasis satelit perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya, Rabu (26/11).
Memahami kondisi geografis yang terisolasi akibat terputusnya akses menuju Sibolga dan Tapanuli Tengah, Amos mengusulkan agar bantuan via udara menjadi opsi utama untuk mempercepat distribusi logistik.
“Kami paham kendala tim di lapangan. Karena itu, dalam kondisi seperti ini, bantuan dari udara bisa memastikan warga segera merasakan sentuhan nyata yang mereka butuhkan,” katanya.
Ia berharap kementerian dan lembaga terkait mengeksekusi langkah konkret dalam 24–48 jam pertama pascabencana, mengingat dampak banjir dan longsor kali ini disebut-sebut sebagai yang terparah dalam sejarah kawasan tersebut.
Amos juga mengajak seluruh tokoh dan masyarakat yang peduli terhadap Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk turut bergotong-royong dalam proses pemulihan, termasuk pemulihan psikologis warga yang terdampak trauma.
Sementara itu, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa terdapat empat kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor secara bersamaan: Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Selain itu, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, dan Nias Selatan juga terendam banjir.
Bencana ini turut dipengaruhi perkembangan Bibit Siklon Tropis 95B yang terdeteksi sejak 21 November 2025 di perairan timur Aceh dan Selat Malaka. BMKG melaporkan bibit siklon tersebut meningkatkan potensi hujan lebat hingga ekstrem serta angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera.
Merespons hal ini, Amos menilai pentingnya peningkatan koordinasi lintas instansi, termasuk pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. “Analisis BMKG harus menjadi acuan utama dalam pencegahan. Koordinasi yang kuat akan membantu masyarakat mendapatkan peringatan dini dan meminimalkan risiko korban,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Partai Perindo juga menurunkan jajaran strukturalnya untuk meninjau langsung kawasan terdampak melalui kehadiran Ketua DPW Perindo Sumut yang juga Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat.
“Mari kita saling membantu, mendoakan, dan berkolaborasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah,” ujar JTP Hutabarat.(rel/han)
Editor : Johan Panjaitan