LABUHANBATU, sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmennya mendukung penuh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dukungan tersebut disampaikan langsung Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Senin (12/1/2026).
Bupati Maya Hasmita menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar proses pemulihan pascabencana berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ia berharap rakor tersebut mampu mempercepat realisasi program pemulihan bagi masyarakat terdampak.
“Melalui rakor ini, kami berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera terealisasi sehingga masyarakat yang terdampak bencana bisa kembali menjalani aktivitas secara normal,” ujar Maya.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Menteri PPRA Veronica Tan, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara bersama jajaran BPBD dan instansi terkait.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebutkan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara cukup signifikan. Tercatat sebanyak 3.671 kepala keluarga atau 13.690 jiwa mengungsi. Sementara warga terdampak mencapai 479.325 KK atau 180.482 jiwa, dengan korban meninggal dunia sebanyak 375 orang, luka-luka 205 orang, dan 41 orang dinyatakan hilang.
Kerusakan infrastruktur juga meluas di sejumlah daerah, antara lain di Kabupaten Langkat, Kota Medan, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Nias Utara, Nias Selatan, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Kerusakan meliputi 23 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 25 ruas jalan provinsi dan 8 jembatan provinsi.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan rakor ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk mengevaluasi indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan pascabencana, sekaligus melakukan rekapitulasi sarana dan prasarana terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca Juga: Pembangunan Hunian Tetap untuk Korban Bencana Mulai Berjalan di Tapteng dan Taput
Ia juga menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut, yang ditetapkan pada 8 Januari 2026.
“Satgas ini dibentuk untuk mempercepat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak bencana,” kata Tito.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggunakan skema design and build, di mana kontraktor bertanggung jawab atas perencanaan sekaligus pelaksanaan konstruksi, dengan pengawasan oleh konsultan manajemen konstruksi.
Di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 28.575 rumah di 18 kabupaten/kota terdampak bencana. Pemerintah pusat bersama BNPB telah menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari pembangunan rumah hingga bantuan sosial, guna mempercepat pemulihan dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal.(fdh/han)
Editor : Johan Panjaitan