JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah terus berpacu menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Hingga kini, sekitar 2.000 ruas jalan dan jembatan di tingkat kecamatan dan desa masih terputus, menghambat mobilitas serta pemulihan ekonomi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pada hari ke-52 pascabencana, pemerintah telah berhasil memulihkan 99 ruas jalan nasional. Dengan berfungsinya kembali seluruh jaringan jalan nasional tersebut, tidak ada lagi kabupaten atau kota yang terisolasi.
“Dengan tersambungnya jaringan nasional, saya pastikan tidak ada daerah kabupaten atau kota yang terputus aksesnya,” ujar Dody, Jumat (16/1).
Namun demikian, sejumlah jembatan nasional yang mengalami kerusakan berat belum dapat diperbaiki secara permanen. Untuk sementara, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur provinsi. Salah satunya adalah jembatan di ruas Tarutung–Sibolga yang membutuhkan penanganan konstruksi permanen.
Dody menyebutkan, hingga saat ini perbaikan baru menjangkau sekitar 15 persen dari total jembatan yang rusak akibat bencana. Kementerian PU tengah mempercepat penyelesaian 80 persen jembatan lainnya, dengan prioritas pada jembatan di daerah.
“Fokus kami sekarang adalah jembatan-jembatan daerah agar konektivitas masyarakat segera pulih,” tegasnya.
Menanggapi polemik biaya pembangunan sumur di wilayah terdampak yang mencapai Rp150 juta per titik, Dody memastikan bahwa sumur tersebut dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar fasilitas darurat.
“Kami bekerja berdasarkan standar operasional prosedur. Kondisi geodesi dan kandungan air tanah kami pelajari secara mendalam. Ada peta cekungan air tanah yang menjadi acuan,” jelasnya.
Dengan perencanaan tersebut, sumur diharapkan memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak mudah kering.
Ancaman Kemiskinan
Bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, juga meninggalkan dampak sosial-ekonomi yang serius. Risiko peningkatan angka kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, bencana di Sumatera berpotensi meningkatkan angka kemiskinan nasional hingga 0,49 persen, sementara kemiskinan ekstrem diperkirakan naik sekitar 0,20 persen.
“Oleh karena itu, pemulihan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui intervensi langsung yang mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal,” ujarnya.
Muhaimin menekankan pentingnya program padat karya tunai (cash for work) sebagai inti dari skema bantuan pemerintah pusat. Program tersebut dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga terdampak.
Intervensi Sosial
Di sektor sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah melakukan berbagai langkah intervensi bertahap. Hingga akhir Desember, Kemensos menyalurkan 223.146 paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, serta 20.990 paket sembako di tiga provinsi terdampak.
Sebanyak 42 dapur umum dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi. Upaya tersebut didukung oleh 648 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang melayani lebih dari 110 ribu jiwa.
“Kami juga telah menyalurkan santunan kepada 111 korban meninggal dunia dengan total nilai Rp1,665 miliar,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pada tahap rehabilitasi sosial, Kemensos telah mengalokasikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) senilai lebih dari Rp1,54 miliar. Bantuan tersebut disalurkan berdasarkan asesmen kebutuhan, mencakup dukungan nutrisi, obat-obatan, perlengkapan belajar, layanan kesehatan, kebutuhan dasar, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan