JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com– Tekanan global akibat konflik di Timur Tengah mulai merambat ke dalam negeri. Lonjakan harga minyak dunia memaksa pemerintah Indonesia bergerak cepat mencari celah efisiensi, salah satunya melalui kebijakan work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dua langkah ini diproyeksikan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun sekaligus memunculkan perdebatan serius: seberapa besar dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan beban masyarakat?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fleksibilitas kerja menjadi salah satu opsi strategis. Skema WFH dirancang berlaku satu hari dalam lima hari kerja, tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diimbau untuk sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan pengecualian layanan publik.
“Dengan tingginya harga minyak, efisiensi menjadi keharusan. Fleksibilitas kerja ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas harian,” ujarnya.
Baca Juga: Viral Keributan Jemaah Salat Id di Surabaya, Diduga Dipicu Salah Paham Soal Ponsel
Kebijakan tersebut saat ini masih menunggu finalisasi teknis dan ditargetkan mulai berjalan usai Lebaran 2026. Di saat bersamaan, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan menargetkan defisit APBN di bawah 3 persen, sembari menggenjot penerimaan dari sektor energi seperti batu bara dan mempercepat konversi pembangkit listrik berbasis diesel.
Potensi Hemat BBM, Efek Domino ke Ekonomi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dampak kebijakan WFH terhadap konsumsi energi tidak bisa dianggap kecil. Perhitungan kasar menunjukkan potensi penghematan BBM hingga 20 persen jika satu hari kerja dilakukan dari rumah.
Lebih dari itu, fleksibilitas aktivitas dinilai bisa memicu efek berganda. Pola konsumsi rumah tangga berpotensi meningkat, bahkan membuka peluang bagi sektor pariwisata domestik.
Namun, optimisme ini tidak berdiri tanpa catatan. Efisiensi di satu sisi bisa berarti pergeseran beban di sisi lain—terutama bagi rumah tangga.
PJJ: Solusi Efisiensi atau Ancaman Kualitas?
Rencana pembelajaran jarak jauh disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno. Ia menekankan bahwa implementasi PJJ tidak akan seragam, melainkan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan karakter mata pelajaran.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sumbagut Hadirkan Layanan PDS BBM dan LPG di Idulfitri 2026
Materi teoritis akan didorong secara daring, sementara kegiatan praktikum tetap berlangsung tatap muka. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan mobilitas tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.
Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana itu.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur digital Indonesia masih belum merata. Risiko kesenjangan pendidikan dinilai sangat nyata jika kebijakan ini diterapkan secara luas tanpa kesiapan yang memadai.
“PJJ sebaiknya selektif, bukan nasional. Kita harus melihat kesiapan daerah, akses internet, hingga kesiapan guru,” tegasnya.
JPPI: Penghematan Jangan Jadikan Pendidikan Tumbal
Kritik lebih tajam datang dari Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai kebijakan PJJ sebagai langkah yang berpotensi keliru jika semata-mata dijadikan instrumen penghematan energi.
Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 telah menunjukkan dampak serius berupa learning loss—hilangnya kemampuan dasar literasi dan numerasi pada siswa.
Baca Juga: Puncak Arus Balik Membludak: Tiket Ekonomi Ludes, Pemudik Medan–Paluta Beralih ke ‘Royal Class’
“Ini bukan penghematan, tapi memindahkan beban ke orang tua. Infrastruktur belum siap, pedagogi belum merata, hasilnya justru memperlebar ketimpangan,” kritiknya.
Ubaid bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai alternatif efisiensi anggaran. Dana tersebut dinilai bisa dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan menghadapi potensi krisis.
Menakar Kebijakan di Persimpangan
Di satu sisi, tekanan global menuntut respons cepat dan terukur. WFH dan PJJ menawarkan solusi instan untuk menekan konsumsi energi. Namun di sisi lain, kebijakan ini menyentuh sektor fundamental: pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaannya kini bukan sekadar seberapa besar BBM bisa dihemat, tetapi juga seberapa jauh negara mampu memastikan bahwa efisiensi tidak dibayar mahal oleh kualitas generasi masa depan.(jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan