JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com– Kementerian Agama (Kemenag) hari ini, Minggu (17/5/2026), menggelar Sidang Isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Keputusan tersebut akan menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam di Indonesia.
Sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, dengan rangkaian agenda yang dimulai sejak sore hingga malam hari.
Tahapan pertama diawali seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada pukul 16.30 WIB yang terbuka untuk umum. Setelah salat Magrib, sidang isbat dilaksanakan secara tertutup mulai pukul 18.00 WIB dan hasilnya akan diumumkan melalui konferensi pers sekitar pukul 19.00 WIB.
Penetapan awal bulan Hijriah tahun ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan jadwal pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban.
Baca Juga: Cegah Balap Liar dan Begal, Polsek NA IX-X Intensifkan Patroli Blue Light di Jalinsum Kampung Pajak
Sebelumnya, Kemenag telah menggelar rapat pemantapan dan persiapan rukyatul hilal secara daring pada 5 Mei 2026. Rapat tersebut melibatkan jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam dari seluruh kantor wilayah Kemenag se-Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memastikan proses rukyatul hilal berjalan akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariat maupun administratif.
“Pelaksanaan rukyatul hilal bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat,” ujar Arsad.
Tahun ini, pemantauan hilal awal Zulhijjah dilakukan di 88 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh titik pemantauan tersebut diharapkan mampu memberikan data valid sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat.
Baca Juga: Mahasiswa dan Pemuda Diajak Jadi Garda Pembangunan di Dies Natalis HIMAPSI ke-48
Arsad menjelaskan, pemerintah tetap mempertahankan mekanisme sidang isbat sebagai ruang musyawarah bersama dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pendekatan tersebut dinilai menjadi ciri khas Indonesia dalam merawat perbedaan pandangan keagamaan secara dialogis dan moderat.
“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” katanya.
Pelaksanaan sidang isbat tahun ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat. Regulasi tersebut menegaskan posisi sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi masyarakat Islam, akademisi, pakar falak, hingga lembaga negara terkait.
Di tengah efisiensi anggaran, Kemenag daerah tetap memastikan pelaksanaan rukyatul hilal berjalan profesional melalui kolaborasi lintas lembaga dan semangat gotong royong.
Sejumlah wilayah pun telah melaporkan kesiapan pemantauan hilal. Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, akan memusatkan rukyatul hilal di observatorium Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, dan ormas Islam.
Baca Juga: Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Mentan: Beruntung Kita Punya Menteri Pertanian yang Hebat
Sementara di Kalimantan Utara, pemantauan dilakukan di Kota Tarakan bersama berbagai unsur masyarakat dan lembaga terkait. Adapun Sulawesi Barat memastikan rukyatul hilal tetap digelar di Kabupaten Mamuju meski dilaksanakan secara sederhana.
Kesiapan serupa juga datang dari sejumlah wilayah Indonesia timur seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Mayoritas daerah disebut telah berkoordinasi dengan BMKG serta Pengadilan Agama setempat guna memastikan proses pemantauan hilal berlangsung lancar, tertib, dan sesuai ketentuan.(jpc/han)
Editor : Johan Panjaitan