JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali memasuki fase mengkhawatirkan. Di tengah cuaca ekstrem dan ancaman kemarau panjang, jumlah titik panas (hotspot) melonjak tajam hingga menembus 20 ribu titik.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) per 29 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB mencatat terdapat 20.378 titik panas secara nasional. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan 14.788 titik pada 27 Agustus dan 18.092 titik pada 28 Agustus.
Lonjakan tersebut terutama dipicu peningkatan tajam hotspot di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Kondisi ini sekaligus menahan tren perbaikan yang sebelumnya terlihat di sejumlah provinsi prioritas penanganan karhutla.
Baca Juga: 1.300 Warga Medan Labuhan Dicoret dari Penerima Bansos karena Pinjol dan Judol
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan pemerintah tetap berada dalam status siaga penuh menghadapi perkembangan tersebut.
“Kementerian Kehutanan tetap dalam posisi siaga penuh, terutama menyikapi peningkatan hotspot yang sangat signifikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat,” tegas Ristianto, Minggu (30/8).
Kalteng dan Kalbar Jadi Episentrum Baru
Berdasarkan pemantauan satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, sejumlah wilayah prioritas sebenarnya menunjukkan penurunan titik panas.
Di Kalimantan Selatan, hotspot turun dari 1.354 menjadi 867 titik. Sumatera Selatan juga mengalami penurunan dari 1.036 menjadi 808 titik. Sementara Riau turun tipis dari 265 menjadi 254 titik dan Jambi berkurang dari 181 menjadi 159 titik.
Namun, penurunan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Baca Juga: Dua Bulan Sampah Lambat Diangkut, Warga Titi Kuning Keluhkan Layanan Persampahan
Di Kalteng, jumlah hotspot melonjak dari 7.703 menjadi 8.488 titik. Sedangkan di Kalbar, peningkatannya jauh lebih tajam, dari 3.384 menjadi 6.526 titik, atau hampir dua kali lipat.
Lonjakan itu bukan sekadar angka di peta satelit. Dampaknya mulai terasa di lapangan, terutama terhadap kualitas udara dan jarak pandang masyarakat.
Pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kalbar dan Kalteng telah berada pada kategori berbahaya. Kalimantan Selatan berada dalam kategori sangat tidak sehat, sedangkan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan masuk kategori tidak sehat.
Hotspot Naik, Titik Api Justru Turun
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan dinamika karhutla di Sumatera dan Kalimantan masih terus dipantau. Menariknya, peningkatan hotspot tidak selalu berjalan searah dengan jumlah titik api yang terpantau secara kasatmata.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut kondisi tersebut terlihat jelas di Kalimantan Barat.
Di provinsi itu, jumlah hotspot bertambah 453 titik. Namun, jumlah titik api justru turun dari 23 menjadi 16 titik.
Baca Juga: KONI Medan Apresiasi MCC
“Kalimantan Barat kita melihat hotspot hari ini bertambah 453 titik. Namun untuk titik apinya berturut-turut turun dari 23 menjadi 16 titik. Kita berharap di provinsi lain juga seperti ini,” ujar Berton dalam konferensi pers daring, Minggu (30/8).
Fenomena serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah titik api dilaporkan menurun, tetapi hotspot bertambah hingga 876 titik.
Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat penurunan hotspot sebanyak 279 titik. Meski demikian, dampak asap masih terasa. Jarak pandang di sejumlah wilayah berada pada kisaran 1 hingga 1,5 kilometer.
Sumatera Belum Sepenuhnya Aman
Ancaman karhutla juga masih membayangi sejumlah wilayah di Sumatera.
Di Riau, jumlah hotspot turun satu titik. Namun, jumlah titik api justru bertambah lima menjadi 12 titik. Jarak pandang tercatat sekitar 5 kilometer.
Sumatera Selatan mengalami penurunan hotspot menjadi 804 titik. Akan tetapi, titik api bertambah delapan menjadi 18 titik dengan jarak pandang sekitar 2,4 kilometer.
Sedangkan Jambi mencatat 135 titik panas dengan jarak pandang mencapai 3,5 kilometer.
Situasi tersebut membuat BNPB meminta masyarakat tidak mengabaikan risiko kesehatan akibat paparan asap. Warga diminta aktif memantau peta Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
“Kami senantiasa menyampaikan agar aktivitas di luar rumah diperkecil. Kalaupun harus keluar, pakai masker,” imbau Berton.
Menhut Turun Langsung ke Kerumutan
Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turun langsung meninjau proses pemadaman di kawasan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Baca Juga: Hukuman Mati Kurir 20 Kg Sabu asal Riau Diubah Jadi Seumur Hidup di Tingkat Kasasi
Raja Juli datang bersama jajaran Forkopimda Riau, di antaranya Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau S.F. Hariyanto, serta Pangdam XIX/TT Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.
Menurut Raja Juli, penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada upaya memadamkan api. Pemerintah harus bergerak secara menyeluruh dengan memperhitungkan dampak sosial, kesehatan, hingga pemulihan ekosistem.
“Penanganan karhutla ini harus komprehensif. Di front line ada proses pemadaman oleh TNI-Polri, Manggala Agni, Kemenhut, BPBD, dan BNPB. Namun dampak sosial akibat karhutla juga diatasi secara simultan,” tegasnya.
Di kawasan penanganan, pemerintah menyiagakan sejumlah fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak. Mulai dari klinik kesehatan, posko trauma healing bagi anak-anak, hingga fasilitas suplai oksigen gratis.
Raja Juli juga menilai pola penanggulangan karhutla di Riau dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Sebab, proses pemadaman tidak berjalan sendiri, tetapi diikuti langkah pemulihan kawasan melalui penanaman kembali (replanting).
“Riau menjadi contoh baik. Kita masih pada proses pemadaman, tetapi saat bersamaan sudah diikuti proses penanaman. Hanya dengan kolaborasi ini persoalan karhutla bisa diatasi,” paparnya.
Baca Juga: BNI Buka Suara soal Rekening Nasabah Gunungsitoli
Lonjakan hotspot di Kalteng dan Kalbar menjadi alarm bahwa ancaman karhutla belum mereda. Penurunan titik panas di sejumlah wilayah memang memberi angin segar, tetapi ledakan di dua provinsi Kalimantan menunjukkan bahwa situasi dapat berubah cepat.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berpacu dengan kobaran api. Perlindungan masyarakat, pengendalian kualitas udara, pemulihan lingkungan, hingga pencegahan kebakaran baru harus berjalan dalam satu garis penanganan yang terintegrasi. (jpg/han)
Editor : Johan Panjaitan