JAKARTA, Sumutpos.jawapos.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Untuk sementara, posisi strategis tersebut dipercayakan kepada Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Melansir Jawa Pos.com, pemberhentian Listyo Sigit disebut telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani langsung oleh Prabowo. Keputusan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
"Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo.
Baca Juga: Tak Mau Pikun di Usia 70 Tahun? 7 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Jaga Ketajaman Otak
Pergantian tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Untuk memastikan roda organisasi KSP tetap berjalan, Prabowo menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pejabat sementara.
"Untuk sementara beliau (Presiden) menunjuk Letnan Jenderal Ariyo Windutomo," jelas Prasetyo.
Ariyo diketahui sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Presiden. Dengan penugasan baru tersebut, ia untuk sementara mengambil alih tanggung jawab memimpin KSP hingga ditetapkannya pejabat definitif.
Pergantian di Tengah Perkara Dugaan Penyadapan
Pergantian kepemimpinan KSP ini berlangsung ketika perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo menjadi sorotan.
Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) yang disebut menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri.
Ketiganya disebut telah menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum.
Penetapan tersangka tersebut menambah serius perhatian terhadap perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Terlebih, nama-nama yang disebut terlibat berasal dari kalangan perwira tinggi kepolisian.
Baca Juga: Didakwa Peredaran 98 Kg Sabu, Dua Terdakwa Terancam Hukuman Mati
Sebelumnya, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Listyo Sigit tidak dikenakan pasal makar dalam perkara tersebut.
Meski demikian, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pergantian Listyo Sigit dari kursi KSP pun menandai perubahan penting dalam struktur kepemimpinan lembaga yang berada langsung di bawah Presiden.(jpc/han)
Editor : Johan Panjaitan