MEDAN, SUMUT POS - Bayang-bayang melemahnya kekuatan Sumatera Utara di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mulai terasa. Lebih dari 50 atlet dikabarkan mengajukan permohonan pindah ke provinsi lain.
Di balik gelombang ini, tersimpan kegelisahan akan honor dinilai tak sebanding dengan perjuangan.
Sejumlah atlet mengaku mulai kehilangan motivasi setelah merasa kurang dihargai secara finansial.
Baca Juga: Aniaya Guru Zumba Hingga Tewas, Warga Medan Dituntut 13 Tahun Penjara
Honor yang diterima atlet Pelatda yang Program Pembinaan Intensif (PPI) KONI Sumut disebut hanya sekitar Rp1,966 juta per bulan. Jumlah tersebut jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2026.
Angka itu dinilai jauh dari cukup untuk menunjang kebutuhan hidup, apalagi bagi atlet yang harus menjalani latihan intensif dan meninggalkan pekerjaan lain.
“Iya, kali gaji segitu dengan aturan yang makin ribet,” ujar seorang atlet peraih medali PON 2024 yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu dilema. Di satu sisi, mereka ingin tetap membela daerah. Namun di sisi lain, kebutuhan hidup dan masa depan menjadi pertimbangan realistis. Tak sedikit yang mulai melirik provinsi lain yang dinilai lebih menjanjikan dari segi kesejahteraan dan pembinaan.
Keresahan para atlet juga ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak yang menilai kepindahan atlet adalah hal wajar di tengah minimnya perhatian terhadap kesejahteraan.
“Wajar atlet pindah, mereka cari yang jelas. Hidup gak ada yang gratis sekarang,” tulis salah satu netizen.
Sedangkan Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia (IANI) Sumatera Utara, Lamhot Simamora meminta agar KONI Sumut menambah honorium yang diterima atlet Program Pembinaan Intensif (PPI) tersebut. Sebab jumlah Rp1,96 juta dinilai jauh dari cukup.
"Saya sebagai mantan atlet sangat paham dengan kebutuhan atlet. Dengan Rp1,96 juta, apa yang bisa dilakukan atlet? Sangat kurang itu," tegas Lamhot ketika dihubungi, Senin (11/5/2026).
Lamhot mengaku kaget bahwa atlet PPI KONI Sumut hanya menerima Rp1,96 juta per bulan. Jumlah itu jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2026 sebesar Rp3,2 juta.
"Kondisi atlet Sumut sekarang ini tentu sangat memprihatinkan karena honor mereka jauh dari UMP," tegas mantan petinju juara Asia Pasifik (OPBF) tersebut.
Dengan kondisi ini, Lamhot menilai wajar saja banyak atlet minta pindah dari Sumut. Sebab mereka merasa tidak dihargai. Apalagi ada provinsi lain yang menjanjikan lebih tinggi dari Sumut.
"Ini harus menjadi perhatian bagi pengurus KONI Sumut. KONI Sumut harus berjuang agar honor atlet PPI tersebut bisa ditambah," harapnya.
Lamhot berharap agar KONI Sumut bisa fokus kepada program PPI tersebut. Anggaran-angaran yang tidak perlu berupa kegiatan seremoni bisa dialikan ke PPI.
"Kegiatan-kegiatan KONI Sumut yang bersifat seremoni dan honorium bisa dialihkan ke PPI. Atau mungkin bisa usulkan ke Pemprov Sumut untuk menambah anggaran," saran Lamhot.
Sedangkan Ketua PPI KONI Sumut Prof Indra Kasih membenarkan honor atlet PPI Sumut sebesar Rp1,96 juta.
"Para atlet sebenarnya menerima Rp2 juta, namun karena harus dipotong pajak maka menjadi Rp1,96 juta. Itu sesuai aturan Inspektorat dan BPK," ungkap Indra Kasih.
Soal honor tersebut sangat minim dan jauh dari UMK, Indra Kasih menyebutkan jumlah itu sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Anggaran yang ada harus dibagi dengan jumlah atlet yang menjalani program PPI.
"Bukan asal-asalan kita tentukan itu besarannya. Tapi rasionya dari anggaran yang ada dibagi dengan jumlah atlet. Semua tergantung kemampuan anggaran yang ada," jelasnya.
Indra Kasih menambahkan, jumlah atlet yang menjalani program PPI juga akan bertambah. Untuk tahap pertama ini sebanyak 14 cabor, kemudian bertambah 12 cabor pada Juni nanti, dan tambah cabor beregu pada Oktober.
"Jumlah atlet dan cabor akan bertambah nanti. Kita berharap honor atlet PPI bisa bertambah pada tahun 2027 mendatang," harapnya. (dek/ram)
Editor : Juli Rambe