Sumutpos.jawapos.com-Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia menunjukkan komitmen sebagai kampus yang aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan jejaring profesi nasional.
USM Indonesia menjadi tuan rumah pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Sumut. Pelantikan berlangsung di Hall Ign Washington, Kampus USM Indonesia Medan baru-baru ini.
Kegiatan ini dirangkai dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) I MHKI Sumut yang menetapkan Dr dr Beni Satria MKes MH kembali memimpin DPW MHKI Sumut periode 2025-2028. Dilantik juga DPC MHKI dari Medan, Binjai, Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Pematangsiantar dan Simalungun.
Pelantikan berlangsung khidmat dengan tema: Optimalisasi MHKI untuk Mencerdaskan Masyarakat, Menegakkan Keadilan Hukum dan Kesehatan.
Hadir dalam acara tersebut para akademisi, praktisi hukum dan kesehatan serta perwakilan pemerintah daerah.
Ketua DPW MHKI Sumut Dr dr Beni Satria MKes MH menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan di berbagai daerah merupakan langkah penting dalam memperluas literasi hukum kesehatan di masyarakat. “Kami ingin MHKI hadir bukan hanya di ranah akademis, tetapi juga menjadi mitra nyata bagi masyarakat, tenaga medis, dan institusi kesehatan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di bidang kesehatan,” ujarnya di Medan, kemarin.
Dr dr Beni Satria MKes MH juga menekankan pentingnya MHKI sebagai pengawas penyelenggaraan layanan kesehatan agar profesionalisme, etika dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Rektor USM Indonesia Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes mengapresiasi atas kepercayaan MHKI Sumut menjadikan kampus USM Indonesia sebagai lokasi pelantikan dan Muswil. “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari momentum penting ini. Kegiatan ini sejalan dengan visi USM Indonesia dalam mengembangkan pendidikan hukum dan kesehatan yang berintegritas, humanis serta berkeadilan,” ungkapnya.
Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes menambahkan bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan profesi hukum kesehatan akan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pencerahan dan advokasi publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut wali Kota Medan diwakili Kadis Kesehatan Kota Medan Irliyan Saputra SpOG, Anggota DPRD Sumut Dr Kiki Handoko Sembiring MKn, Kasatgaswil Densus 88 AT POLRI Kombes Pol Dr Didik Novi Rahmanto MH, Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM serta tokoh dan perwakilan instansi.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang membahas isu-isu aktual seputar etika profesi, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan hak-hak pasien. Melalui kegiatan ini, USM Indonesia mempertegas peran sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sinergi antara dunia hukum dan kesehatan demi terciptanya pelayanan publik yang adil, profesional dan beretika. (dmp/han)
Editor : Johan Panjaitan