MEDAN, SUMUT POS - Sekretaris Dinas Alfian Hutahuruk, menegaskan bahwa rendahnya tingkat literasi siswa di Sumut bukan disebabkan oleh menurunnya minat baca, melainkan karena masih kurangnya fasilitas perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara.
Menurut Alfian, sebagian besar sekolah di Sumut belum memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal untuk pengadaan buku nonpelajaran. Padahal, di dalam dana BOS terdapat alokasi sebesar 10 persen yang diperuntukkan bagi pembelian buku.
“Sering kami sampaikan kepada pihak sekolah, dana BOS itu ada 10 persen untuk buku. Tapi kebanyakan yang mereka beli adalah buku paket pelajaran sesuai kurikulum. Masalahnya, begitu kurikulum berganti, buku-buku itu tidak bisa lagi digunakan,” ujar Alfian saat memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (29/10/2025).
Ia mencontohkan pengalamannya saat meninjau perpustakaan di SMA Negeri 2 Siatas Barita dan SMA Negeri 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Menurutnya, sebagian besar koleksi buku di kedua sekolah tersebut adalah buku pelajaran lama yang sudah tidak relevan.
“Pihak sekolah bahkan sempat bertanya, apakah buku-buku itu boleh dimusnahkan. Saya jelaskan, kalau untuk pemusnahan harus koordinasi dulu dengan bagian aset,” katanya.
Alfian menambahkan, kebutuhan akan buku baru dan beragam koleksi bacaan sangat penting agar siswa tetap tertarik datang ke perpustakaan. Namun, hal itu masih terkendala oleh terbatasnya anggaran.
“Kami berharap ke depan anggaran untuk penambahan koleksi buku bisa ditingkatkan. Apalagi tuntutan zaman sekarang membuat kebutuhan literatur semakin beragam,” ujarnya.
Sebagai langkah kolaborasi, Dinas Perpustakaan Sumut juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura, yang baru-baru ini menyumbangkan sejumlah buku. Namun, ia mengakui, banyak dari buku tersebut berbahasa Inggris sehingga tidak semua pembaca dapat memanfaatkannya.
Dari data kunjungan, Alfian menyebut bahwa buku anak-anak menjadi koleksi yang paling diminati pengunjung. Sementara itu, remaja cenderung memilih buku-buku fiksi, dan kalangan mahasiswa serta dosen lebih banyak mencari literatur ilmiah.
“Untuk remaja, kami punya ruang khusus di lantai dua dengan koleksi fiksi yang cukup lengkap. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen, kami siapkan buku-buku ilmiah dan literatur akademik,” jelasnya.
Selain buku cetak, Dinas Perpustakaan Sumut juga berencana menambah koleksi e-book. Menurut Alfian, hal ini sudah dibahas bersama Komisi E DPRD Sumut, yang pada dasarnya mendukung penambahan anggaran untuk pengembangan layanan digital tersebut.
“Kalau benar janji mereka terealisasi, kami akan menambah sekitar tujuh jenis e-book baru,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau agar kepala sekolah lebih bijak dalam memanfaatkan dana BOS untuk pengadaan buku bacaan penunjang.
“Tidak perlu banyak-banyak. Cukup satu juta rupiah saja dari dana BOS untuk membeli buku-buku ilmiah atau best seller dari Medan, misalnya di Gramedia. Saya yakin anak-anak akan lebih semangat datang ke perpustakaan,” katanya.
Alfian menegaskan, tanggung jawab utama pengadaan buku di sekolah berada pada pihak sekolah masing-masing. Dinas hanya bersifat mendukung, baik dalam bentuk bantuan buku maupun komputer.
“Sekolah negeri saja ada sekitar 700 dari total 2.100 SMA/SMK di Sumut. Jadi kami tidak bisa membantu semua. Karena itu, kami juga berharap peran alumni ikut membantu pengadaan buku,” ucapnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa masalah utama literasi siswa di Sumut bukan pada minat baca, melainkan pada sarana dan fasilitas yang belum memadai.
“Kalau perpustakaannya nyaman, ber-AC, koleksi bukunya baru dan menarik, tapi siswa tetap tidak datang, barulah bisa dikatakan minat bacanya rendah. Tapi kalau tempatnya panas dan bukunya sudah usang, tidak adil kalau menyalahkan anak-anak,” pungkasnya.
Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut telah melakukan sosialisasi kebijakan penguatan literasi dan pengadaan buku ke 13 dari total 14 cabang dinas di seluruh Sumut. (san/ram)
Editor : Juli Rambe