BATUBARA, SUMUTPOS.CO - Kadis Kesehatan Batubara dr Denny Saputra mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat Batubara saat ini tetap dengan program Universal Health Corpore (UHC).
Ditahun 2025 ini, Pemkab Batubara lewat Dinas Kesehatan, akan menargetkan peningkatan keaktifan kepesertaan BPJS Batubara menjadi 75-80 persen.
"Sedang dikaji caranya, karena program itu baik dan bagus untuk menjamin kesehatan masyarakat Batubara dengan Program UHC," sebut Kadis Kesehatan Batubara Dr Deni ketika diwawancarai SumutPos , Jumat (12/12) di Kantor Bupati.
Dijelaskannya, Kabupaten Batubara pada akhir tahun 2023 lalu telah menyandang Predikat Universal Heath Coverage (UHC) dengan kepesertaan 95 persen dari populasi penduduk dan termasuk dalam kategori UHC Non Cut Off .
Menurut dr Denny, Keistimewaan UHC Non Cut Off adalah bisa mengaktifkan peserta BPJS yang baru.
"Kita bisa mengaktifkan BPJS warga kita yang sudah mati. Karena KTP sama BPJS itu sama, sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) itulah Nomor BPJS.
Kartu yang telah mati bisa dihidupkan kembali dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau maksimal 3 hari," sebutnya.
Namun, Ia tak menapik setelah berjalan 3 bulan hingga bulan Maret tahun 2024 Program UHC Non Cut Off tersebut berubah status menjadi kategori Cut Off, setelah pihaknya menerima surat dari BPJS Cabang Kisaran yang mengeluarkan aturan baru. Dimana syarat UHC Not Cut Off, sebanyak 75 persen dari jumlah penduduk harus aktif kepesertaan BPJS nya.
Dan nyatanya, Batubara belum mencapai 75 persen.
"Cut Off artinya, kalau hari ini mendafar dibulan depan baru bisa aktif. Kalau warga mau urus BPJS aktifnya 14 hari atau 1 bulan. Itupun kalau BPJSnya pakai BPI APBD quota nya saat ini sudah habis. Kalau pakai Mandiri bayar sendiri bisa, tapi aktifnya 14 hari," terangnya.
Menurut Denny, seperti arahan Pj Bupati Batubara untuk di Tahun 2025 mendatang, Pemkab Batubara akan menargetkan peningkatan keaktifan peserta BPJS diatas 75-80 persen.
Pihaknya dalam kurun waktu di tahun 2024 tengah berupaya mengaktifkan kepesertaan BPJS hingga 75 persen dengan meningkatkan keaktifan peserta sampai 2.000 jiwa, tapi upaya itu belum significan untuk memenuhi persentasi 75 persen," sebutnya.
Padahal, Pemerintah Batubara telah mengelontorkan anggaran sebesar Rp14 Miliar dalam tahun ini untuk mengcover 35.000 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PIB) APBD.
Untuk meningkatkan keaktifan sebesar 75-80 Persen ditahun 2025, perlu peningkatan menjadi 40.000 jiwa keaktifan BPJS dan diperkirakan menyedot anggaran sebesar Rp22 Miliar.
Jadi, untuk mengcover 75-80 persen keaktifan BPJS menjadi kategori UHC Non Cut Off, diperkirakan Pemerintah Batubara bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp22 miliar per tahun sesuai yang dipersyaratkan BPJS cabang Kisaran. (/ram)
Editor : Redaksi