BATUBARA, SUMUTPOS.CO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara mengelar kegiatan Focus Discussion Group (FDG) terhadap Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024, di Aula kPU Batubara, Senin(17/2/2025).
Kegiatan diskusi ini fokus mengundang penyelengara dan stakeholder yang berkaitan Pemilu Serentak Pemilihan Gubernur Sumut dan Bupati -Wakil Bupati Batubara Tahun 2024 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan -masukan dan koreksi sebagai bahan evaluasi KPU Batubara yang akan disampaikan pada KPU Provinsi Sumatera Utara.
Tanpak hadir Ketua Bawaslu Batubara Amin, Kabag Log Polres Batubara AKP Zulham, KaLapas labuhan Ruku diwakili Franda.Kejari Batubara
Kasupidum T Tampubolon Disdukcapil Ilyas, Kesbang Pol,
Organisasi Pers seperti PWI, WOI, SMSI dan , Pihak Organisasi Pemuda Agama dan masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, Alwasliyah.
Ketua KPU Batubara Erwin saat membuka acara diskusi mengatakan telah dilalui pesta demokrasi Pilkada serentak pemilihan Kepala daerah di Batubara Tahun 2024 dengan mengantarkan Bupati -Wakil Bupati Terpilih dan akan dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 20 Februari 2024 mendatang.
"Alhamdulliah, mulai proses awal, penyusunan DPT dan hingga teknis pelaksanaan berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, tentunya berkat kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Baik itu, jajaran Penyelengara, dan dukungan semua Stake Holder yang terkait baik itu TNI/Polri, Bawaslu, Pemkab Batubara, Kejaksaan, Lapas Labuhan Ruku, Organisasi Agama, Pemuda dan Masyarakat serta media massa.
KPU Batubara menyadari dalam pelaksanaan Pilkada Serentak masih ada kekurangan. Tentunya, lewat forum diskusi ini, KPU Batubara mendapatkan masukan -masukan dan sumbangsih saran dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024.
Menurut Erwin, Output dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan dilaporkan ke KPU Sumut berguna dan diperlukan demi perbaikan pemilu yang akan datang,"ungkap Ketua KPU Batubara.
Dalam sejumlah paparan pada diskusi Fokus group Discussion (FCG) terkait program dan anggaran merupakan topik yang menonjol.
Komisioner KPU Bidang Data dan Informasi Tripath Manalu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada, DIPA Pilkada sebesar Rp 29,5 Miliar yang dituangkan dalam MPAD ditanda tangani Pj Bupati dan Ketua KPU Batubara.
"Untuk kebutuhan anggaran, di badan Adhoc biayanya menelan Rp. 14,25 Miliar. Artinya, sebesar 48,32 Persen untuk Badan Adhoc. Dan sisanya sebesar 51,68 persen untuk keperluan Proses Pencoklitan sampai pemilihan,"ungkapnya.
Menurut Tripath, Evaluasi KPU Batubara pada indikator hambatan dan kendala yang ditemukan dalam penyusunan program dan anggaran.
Pertama, terkait regulasi sedikit terlambat yang sehingga harus menyesuaikan dengan kegiatan kegiatan yang harus dilaksanakan.
Kedua, ketika KPU ajukan revisi Anggaran harus menunggu persetujuan pihak Pemkab Batubara. "Sehingga kami menunggu dulu seminggu baru kegiatan bisa dilaksanakan,"sebutnya.
Terkait data Pemilih, menurut Tripath, dari awal tahapan sampai akhir tahapan, pihaknya bekerja dengan Update bagi pemilih yang pindah dan masuk ke Batubara.
Pihaknya, menerima Data DP4 tanggal 24 April- 31 Mei 2024. Artinya, DP4 tidak lagi seperti kemarin, seperti diturunkan KPU RI data Pemilih sebelumnya. Data Kemendagri , Data yang kita sampaikan ke atas kita sendiri yang 'melaga data' atau Sinkronisasi.
Namun saat ini, dari Kemendagri datang data ke KPU RI. Sehingga ketika data diturunkan ke daerah datanya hampir akurat.
Menjawab terkait anggaran, perwakilan Kaban Kesbang Pol menjelaskan bahwa mengenai perubahan anggaran disesuaikan saja dengan RAB terkait kegiatan Pilkada.
Ia berharap dari setiap kegiatan disesuaikan dengan tahapan pilkada Kemarin. Yang penting, jumlahnya jangan berlebih dan jangan berkurang. Kalau kami yang penting, pertanggung jawaban hibahnya,"ungkapnya.
Ketua Bawaslu Batubara M Amin mengatakan, walaupun tahapan banyak dinamika tapi berlangsung sukses. Ini menggambarkan, bahwa kontestan Pilkada dewasa dan tidak ada kompliks horizontal di tengah tengah masyarakat pasca penetapan.
Terkait pada saat pemilihan di TPS, terjadi penurunan partisipasi masyarakat pihaknya telah mencross cek , kondisi ekstrim hujan lebat dan berangin adalah persolanan alam. Kondisi ini buka hanya terjadi di Sumut tetapi di Indonesia,"sebutnya.
Kejari Batubara Diky Octavia diwakili Kasipidum T Tampubolon, mengatakan dalam kontestasi politik Pilkada Serentak, pihaknya terikat dalam tim Gakumdu, dan diawsi Bid Intelijen.
Menurutnya, Pilkada Batubara berhasil tidak ada gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Sementara Komisioner KPU Batubara Devisi Hukum dan Pengawasan Burhan, mengatakan sepanjang pelaksanaan Pilkada Batubara ada beberapa rekomendasi kekeliruan dan sudah ditindak lanjuti.
Semua yang menjadi atensi publik, tentu ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme hukum dan peraturan perundang undangan,"terang Burhan
Sementara, Abdillah Komisoner KPU Devisi
SDM dan Partisipasi Masyarakat Abdillah, menyatakan tingkat Partisipasi masyarakat pada Pilkada Batubara sebesar 61 persen.
Harapan kita memang angka partisipasi itu tinggi melebihi Pemilu 2024, Namun
karena kondisi cuaca hujan dan berangin merupakan faktor penyebab partisipasi dari Pemilu.
Mengakiri acara Ketua KPU Batubara Erwin ucapkan terimakasih akan masukan sumbangsih saran dari berbagai pihak. Sejumlah catatan mulai dari anggaran hibah, sosialisasi, hingga pemilihan menjadi masukan ada KPU Batubara.
Tentunya, informasi ini akan kami himpun dan akan disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara .
Erwin juga mengatakan Pilkada Batubara 2024 telah usai, dan akan dilantik 3 hari lagi di Istana Negara.
Harapan kita semua Bupati-Wakil Bupati Terpilih setelah dilantik dapat membawa Batubara menjadi lebih baik dan menjalankan pemerintahan dengan Good Goverment,"pungkasnya. (mag-3/han)
Editor : Redaksi