Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Pemprov Sumut Dorong Aktivasi 6.100 Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa

Johan Panjaitan • Selasa, 23 September 2025 | 18:00 WIB
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut, Naslindo Sirait. (ISTIMEWA/SUMUT POS)
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut, Naslindo Sirait. (ISTIMEWA/SUMUT POS)

MEDAN, Sumutpos.jawapos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus mendorong percepatan aktivasi 6.100 Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah terbentuk di 33 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok pertanian.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, menyampaikan bahwa hingga kini baru 163 koperasi yang aktif, dengan 88 koperasi di antaranya telah menjalin kerja sama dengan BUMN seperti Bulog dan Pertamina.

“Koperasi ini tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus benar-benar beroperasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata,” kata Naslindo saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (23/9/2025).

Tiga Target Strategis KMP

Program Koperasi Merah Putih diarahkan pada tiga sasaran utama:

1. Memotong Rantai Pasok

2. KMP akan menjadi penghubung langsung antara petani atau produsen di desa dengan pasar perkotaan.

Hal ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak serta menekan biaya logistik.

3. Menciptakan Lapangan Kerja

Unit usaha koperasi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran di desa.

4. Mendorong Hilirisasi Produk

Koperasi akan mengolah komoditas seperti padi, jagung, ubi, dan cabai menjadi produk olahan bernilai tambah. Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi daerah melalui stabilisasi harga bahan pokok.

Layanan Koperasi: Dari Sembako Hingga Gas Elpiji

Pemprov Sumut juga merancang agar KMP memiliki gerai sembako murah, penjualan pupuk bersubsidi, hingga distribusi elpiji 3 kilogram secara langsung ke masyarakat desa.

Namun demikian, permodalan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi program ini.

Skema Pembiayaan dan Pelatihan

Untuk mengatasi hambatan permodalan, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui bank-bank Himbara seperti Bank Mandiri dan BRI. Ditargetkan pada akhir Oktober 2025, sebanyak 886 koperasi potensial siap mengajukan pinjaman setelah menyelesaikan proposal bisnis yang dirancang bersama masyarakat desa.

Sebanyak 121 angkatan pengurus KMP juga akan mendapatkan pelatihan intensif tentang prinsip koperasi dan manajemen bisnis.

Digitalisasi UMKM: 1.700 Pelaku Usaha Dibina

Pemprov Sumut juga mengakselerasi digitalisasi usaha mikro melalui program Fast Track Young Pioneer (FYP) yang melatih 1.700 pelaku usaha, dengan 30 persen di antaranya adalah wirausahawan pemula.

“Ekonomi kita bergerak menuju digital. Proses produksi, pemasaran, hingga pembayaran harus berbasis digital,” ujar Naslindo.

Dari 1.700 peserta, sebanyak 950 akan difasilitasi akses pembiayaan, legalitas, dan sertifikasi. Nantinya, mereka akan diseleksi bertahap menjadi 500, 200, hingga 50 pelaku usaha terbaik yang masuk ke dalam program inkubator bisnis dan diarahkan menjadi wirausaha mandiri.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menegaskan bahwa program ini bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana koperasi benar-benar menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat desa.

“Koperasi harus mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan pinjaman online, sekaligus menjadi lokomotif ekonomi desa,” ujarnya.(san/han)

Editor : Johan Panjaitan
#ekonomi desa #pemprov #pertanian #kmp