LABUHANBATU, Sumutpos.jawapos.com- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pesisir Bersatu menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (25/9). Mereka menuntut perbaikan infrastruktur jalan darat menuju wilayah pesisir yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.
Dalam orasinya, massa menyatakan kekecewaannya terhadap Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Nasution, Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita, dan Ketua DPRD Labuhanbatu. Mereka menyebut pemerintah hanya menggunakan "otak politik" tanpa mempertimbangkan hati nurani masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan jalan.
"Kami tidak butuh mereka pakai otak, tapi pakailah hati nurani untuk memperhatikan kondisi jalan darat di pesisir Labuhanbatu," teriak para demonstran.
Massa yang mayoritas perempuan itu berasal dari lima kecamatan: Pangkatan, Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Mereka mendesak:
1. Perbaikan jalan provinsi dari Kecamatan Pangkatan menuju Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu.
2. Pemerintah daerah mendesak Gubernur Sumut agar segera turun tangan memperbaiki jalan provinsi.
3. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir turut memperbaiki jalan sebelum proyek pemerintah dimulai.
4. UPT PUPR Provsu segera melakukan perawatan jalan provinsi secara berkala.
Mereka juga menyoroti kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan bertonase berat dan penanganan seadanya seperti penimbunan tanpa pengaspalan, yang tidak bertahan lama.
"Begitu kami mau demo, baru ditimbun jalannya, terus diposting di Facebook bilang 'terima kasih orang baik'," sindir orator dalam aksi.
Ancaman Pemekaran: Kabupaten Pesisir
Kemarahan warga semakin memuncak ketika janji-janji kampanye kepala daerah tak kunjung terealisasi. Mereka bahkan mengancam akan memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Pesisir jika pemerintah terus mengabaikan kebutuhan masyarakat.
"Jika kami terus dianaktirikan, kami akan membentuk kabupaten sendiri. Kami punya laut, punya perusahaan, punya sumber daya alam," tegas orator Joko Warsito.
Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita sebelumnya pernah mengunggah status di akun Facebook pribadinya mengenai kondisi jalan provinsi di wilayah Labuhanbatu. Berdasarkan data yang ia bagikan, total panjang jalan provinsi di Labuhanbatu mencapai 120,66 km, dengan kondisi:
Baik: 69,78 km (54,66%)
Rusak: 57,88 km (45,35%)
Maya menjelaskan, beberapa ruas jalan provinsi telah diusulkan untuk diperbaiki melalui APBD-P 2025 dan APBD 2026. Ia juga mengaku telah meminta perusahaan-perusahaan untuk berkoordinasi terkait penyaluran CSR agar lebih tepat sasaran, termasuk untuk perawatan jalan.
Terkait jalan Pangkatan-Sidorukun yang belum berstatus resmi, Maya mengklaim telah memerintahkan tim untuk mempelajari regulasi pengambilalihan jalan oleh Pemkab Labuhanbatu agar dapat segera diperbaiki.
Setelah beberapa waktu berunjuk rasa, massa akhirnya disambut oleh Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri. Ia bersama perwakilan demonstran duduk bersila di pelataran kantor bupati, berdialog langsung dengan massa aksi.
Jamri menyampaikan bahwa Pemkab Labuhanbatu tetap berkomitmen memperhatikan masyarakat pesisir, termasuk dalam hal perbaikan infrastruktur, sosial, dan keagamaan.
"Ruas jalan Aek Nabara menuju Sei Berimbang akan jadi prioritas, dan mulai dikerjakan awal tahun 2026," ujar Jamri.
Ia juga menyampaikan rencana MoU antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di kawasan pesisir untuk perawatan jalan. Bahkan, Jamri membuka ruang diskusi antara warga dan pihak perusahaan guna membahas solusi jangka panjang terhadap masalah infrastruktur.
"Silakan, kita undang pihak perusahaan untuk duduk bersama membahas hal-hal yang perlu dilakukan," tambahnya.(fdh/han)
Editor : Johan Panjaitan