STABAT, Sumutpos.jawapos.com- Masyarakat suku melayu yang tergabung dari berbagai elemen, mendesak Bupati Langkat mencopot dua pejabat pada jajarannya. Adapun itu yakni kepala dinas pariwisata dan kebudayaan serta kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah.
Desakan itu disampaikan massa yang mengatasnamakan Forum Melayu Langkat Bersatu saat berorasi di depan kantor bupati, Kamis (2/10/2025). Massa menilai, kedua bawahan Bupati Afandin tidak mampu mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan daerah yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, Peraturan Bupati No 34/2024 dan Instruksi Bupati No 430-19/Ins/2025.
Koordinator Forum Melayu Langkat Bersatu, Said menyebut, masih banyak pimpinan OPD atau kepala dinas beserta jajarannya tak mampu dan bahkan tidak ingin mengimplementasikan regulasi Pemajuan Kebudayaan Daerah tersebut. "Kepada Bapak Bupati Langkat, kami meminta kepada bapak untuk segera mengganti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Langkat. Karena kami nilai, sudah terlalu lama menjabat dan tidak ada perbaikan maupun kemajuan di sektor kebudayaan dan pariwisata," ujar Said.
Menurut Said, Disparbud Langkat adalah ujung tombak di dalam mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan. "Kemudian kepada Bapak Bupati Langkat, kami meminta kepada bapak untuk segera mengganti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Karena kami melihat di dalam perencanaan daerah, belum mengakomodir regulasi pemajuan kebudayaan daerah di Langkat," seru Said.
Menanggapi desakan masyarakat melayu, Bupati Langkat, Syah Afandin tidak mau terburu-buru mengganti kedua bawahannya. "Ini kita lihat dulu, kita evaluasi, di mana sangkutnya dan penyebabnya. Kalau seandainya dinilai ini juga tidak berjalan, tentunya kesalahan itu ada di leading sector-nya," ujar pria yang karib dikenal Ondim tersebut.
"Dan kita berharap tidak seperti itu, karena ini desakan moril, apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan bisa terealisasi," sambungnya.
Dia menambahkan, kedatangan Forum Melayu Langkat Bersatu ini mengingatkan pemerintah kabupaten terkait regulasi tentang pemajuan kebudayaan daerah. "Menurut kawan-kawan, perda itu belum tersosialisasi dan terealisasi secara baik. Dan kita sudah menyepakati beberapa poin dan akan menindaklanjuti," ujarnya.
"Seperti pakaian Melayu yang sudah ditetapkan pada hari Jumat bisa digunakan dalam bentuk penghormatan bagi masyarakat Melayu, yang sudah kita sepakati sebagai kelompok pendiri di Kabupaten Langkat," sambungnya.
Tidak hanya itu, Forum Melayu Langkat Bersatu juga menyinggung soal situs-situs kesultanan yang butuh perhatian. Ondim juga mengakui, hal tersebut.
"Dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini benar adanya. Untuk itu kedepan kita akan melakukan evaluasi baik terhadap kinerja dinas-dinas terkait, kenapa hari ini bisa terjadi," ujar Ondim.
"Dan ini tidak berhenti sampai di sini, dan kita melibatkan dari kelompok Melayu untuk ikut bersama-sama nanti dalam hal pelaksanaan evaluasi tersebut. Sehingga mereka bisa memberikan masukan, dan bisa melihat sampai sejauh mana langkah yang diambil terkait apa yang menjadi tuntutan," pungkasnya. (ted)
Editor : Johan Panjaitan