TEBINGTINGGI, sumutpos.jawapos.com – Dugaan penolakan pasien lanjut usia (lansia) oleh RSUD Dr. H. Kumpulan Pane (RSKP) Kota Tebingtinggi berbuntut panjang. Kasus yang viral di media sosial pada Kamis (8/1/2026) itu memicu kemarahan publik sekaligus respons tegas dari DPRD Kota Tebingtinggi.
Menindaklanjuti peristiwa tersebut, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane dan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, Jumat (9/1/2026), di Aula Gedung DPRD Kota Tebing Tinggi, Jalan Sutomo. Suasana rapat berlangsung panas dan penuh interupsi.
Sekitar 10 anggota DPRD lintas komisi—Komisi I, II, dan III—hadir dalam rapat tersebut. RDP digelar sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD, sekaligus untuk menggali kronologi kejadian, mengevaluasi prosedur pelayanan rumah sakit, dan memastikan hak pasien atas pelayanan kesehatan terpenuhi.
Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sakti Khaddafi Nasution, menegaskan DPRD tidak akan menutup mata terhadap kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kejadian ini dibuka seterang-terangnya. Jangan sampai ada hak pasien yang terabaikan, apalagi ini menyangkut lansia,” tegas Sakti.
Dalam forum tersebut, Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane, drg. Lili Marliana, menyampaikan klarifikasi. Ia membantah adanya penolakan pasien dan menyebut peristiwa viral tersebut sebagai kesalahan komunikasi di lapangan.
“Petugas kami menyampaikan bahwa ruang rawat inap saat itu penuh. Solusinya, pasien bisa diobservasi sementara di UGD. Jika keluarga menginginkan kenyamanan lebih, bisa memilih rumah sakit lain,” jelasnya.
Namun klarifikasi tersebut tak sepenuhnya meredam kritik. Malik Purba, anggota DPRD Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia bahkan meminta Direktur RSKP mengundurkan diri.
“Ibu sebaiknya mengundurkan diri saja sebagai Direktur RSKP karena telah gagal menjalankan amanah,” tegas Malik, seraya mengakui dirinya sebagai pihak pertama yang membagikan video viral tersebut ke grup DPRD.
Nada kritis juga disampaikan Erniwati, anggota DPRD dari Fraksi PKS. Ia menilai manajemen RSKP belum berjalan profesional dan mendorong adanya perubahan pola kepemimpinan di rumah sakit.
“Ke depan, jabatan Direktur RSKP sebaiknya diisi oleh figur yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat, tidak semata-mata dari latar belakang medis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tebing Tinggi, Andar, mempertanyakan kesiapan Kepala Dinas Kesehatan apabila kejadian serupa kembali terulang. Ia bahkan meminta adanya komitmen tertulis sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Jika pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, kembali bermasalah, apakah ibu siap mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Kesehatan?” tanyanya.
Di akhir rapat, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Wali Kota Tebing Tinggi terkait evaluasi menyeluruh, hingga kemungkinan pencopotan Direktur RSUD Dr. H. Kumpulan Pane.
RDP tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, Direktur RSKP beserta jajaran, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah daerah. Publik berharap polemik ini tidak berhenti pada perdebatan, melainkan berujung pada perbaikan nyata sistem pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tak kembali terulang.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan