MEDAN, SUMUT POS- Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data kependudukan guna mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Menurut Hendra, salah satu kendala utama dalam distribusi bantuan selama ini adalah masih adanya persoalan data kependudukan yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan bantuan kerap terlambat diterima masyarakat atau bahkan tidak tepat sasaran.
“Selama ini kita masih menghadapi masalah yang saya sebut sebagai penyakit data kependudukan. Data tidak sinkron, tidak rapi, sehingga berdampak langsung pada lambatnya penyaluran bantuan kepada korban bencana,” ujar Hendra Cipta saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, pada era digital saat ini seharusnya persoalan kehilangan data di lokasi bencana tidak lagi menjadi alasan. Pasalnya, data kependudukan sudah terkomputerisasi dan tersimpan berjenjang di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Kalau data di lapangan hilang karena bencana, seharusnya bisa ditarik dari data yang ada di pemerintah kabupaten atau tingkat di atasnya. Tinggal bagaimana pemerintah cepat melakukan sinkronisasi,” jelasnya.
Politisi PAN itu menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu segera mempercepat proses sinkronisasi data tersebut agar penyaluran bantuan, termasuk bantuan perumahan bagi korban bencana, dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan transparan.
Selain mengandalkan data resmi, Hendra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan struktur pemerintahan paling bawah, seperti kepala dusun dan perangkat desa, yang dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi warganya.
“Struktur pemerintahan kita itu lengkap, dari atas sampai ke kepala dusun. Kepala dusun tahu persis siapa saja warganya, meskipun rumah mereka sudah rata dengan tanah akibat bencana,” katanya.
Ia menambahkan, informasi dari kepala dusun dan aparat desa tersebut dapat dijadikan data awal yang kemudian dikonfirmasi dengan data resmi yang tersimpan di kantor desa, kecamatan, maupun kabupaten.
“Data lokal itu jangan diabaikan. Tinggal dicocokkan dan diselesaikan dengan data resmi. Kalau ini berjalan, potensi penyalahgunaan bantuan juga bisa ditekan,” tegas Hendra.
Sebagai contoh, Hendra menyebut wilayah Garoga di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang mengalami dampak bencana cukup parah. Menurutnya, daerah tersebut membutuhkan penanganan cepat melalui mekanisme sinkronisasi data yang efektif agar masyarakat segera mendapatkan haknya.
“Wilayah seperti Garoga ini harus jadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar terdampak justru menunggu terlalu lama hanya karena persoalan data,” pungkasnya.
Dengan sinkronisasi data yang cepat dan pemanfaatan struktur pemerintahan secara optimal, Hendra berharap penanganan bencana di Sumatera Utara ke depan dapat berjalan lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat terdampak.(rel/san/ram)
Editor : Juli Rambe