BATUBARA, Sumutpos.jawapos.com-Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batubara, Azwar Simanjuntak SE, menegaskan bahwa perluasan Ibu Kota Kabupaten Batubara di Limapuluh bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak demi kemajuan daerah.
Menurut Azwar, wajah ibu kota saat ini terkesan “terjepit” oleh areal perkebunan dan membutuhkan penataan ulang secara terencana sebagaimana diamanatkan dalam Perda RTRW Nomor 11 Tahun 2020.
“Sudah 19 tahun Batubara dimekarkan dari Asahan. Mau sampai kapan kondisi ibu kota seperti ini? Perda sudah jelas mengatur pembebasan areal di empat penjuru menuju Limapuluh untuk pengembangan kawasan,” tegas Azwar saat diwawancarai, Rabu (25/2/2026).
Realisasi RTRW dan Arah Pengembangan Kota
Azwar menilai perluasan ibu kota memiliki peruntukan yang jelas dan strategis. Kawasan pengembangan tersebut, katanya, dapat difokuskan untuk pembangunan kantor Forkopimda, instansi vertikal, fasilitas sosial, ruang publik, pusat perdagangan, hingga kawasan permukiman terpadu.
“Ini bukan sekadar perluasan lahan, tetapi membangun wajah dan etalase kabupaten. Mari kita duduk bersama dan menyusun daftar prioritas peruntukannya untuk kepentingan umum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa momentum pembahasan perluasan ini berkaitan erat dengan perpanjangan HGU PT Socfindo oleh Kementerian ATR/BPN. Jika momentum terlewat, menurutnya, pembahasan serupa baru relevan kembali 25 tahun mendatang.
“Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan sampai ibu kota Batubara hanya tinggal kenangan karena kehilangan momentum,” katanya.
Azwar—yang akrab disapa Attok dan merupakan putra tokoh masyarakat Limapuluh, Sarden Simanjuntak—mengurai sejarah dan potensi strategis Limapuluh sebagai pusat pertumbuhan.
Ia menyebut, sejak dulu Limapuluh dikenal sebagai kota dengan ikon layanan kesehatan melalui keberadaan RS Panti Nirmala yang menjadi rujukan masyarakat dari berbagai daerah.
Selain itu, simbol kerukunan umat beragama tercermin dari berdirinya berdampingan Gereja HKBP dan Masjid Besar di pusat kota. Pasar atau Pekan Limapuluh juga pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi paling ramai, mendorong pertumbuhan ruko dan geliat perdagangan.
Secara geografis, Limapuluh berada di jalur strategis lintas Sumatera yang menghubungkan Medan, Pematang Siantar, Kisaran, dan Tanjung Tiram. Ditambah lagi keberadaan pintu Tol Mangkai memperkuat posisi kawasan ini sebagai titik transit dan simpul ekonomi.
“Limapuluh punya magnet. Masyarakatnya multi-etnis, datang dari berbagai daerah untuk bekerja dan berusaha. Ini modal sosial yang besar,” ucapnya.
Melanjutkan Fondasi Pemekaran
Azwar juga memberikan apresiasi kepada para kepala daerah sebelumnya. Ia menyebut almarhum OK Arya Zulkarnain sebagai tokoh sentral perjuangan pemekaran Kabupaten Batubara. Sementara itu, Bupati Zahir dinilai telah meletakkan fondasi pembangunan dengan mendirikan kantor Bupati yang representatif di Limapuluh.
Kini, ia berharap Bupati Baharuddin Siagian dapat melanjutkan dan melengkapi agenda tersebut, termasuk merealisasikan perluasan ibu kota sesuai amanat RTRW.
“Tidak perlu saling menyalahkan. Ini soal introspeksi dan keberanian mengambil langkah strategis demi kemajuan daerah,” katanya.
Dorong Jadi Agenda Prioritas
Sebagai Ketua DPC Demokrat Batubara, Azwar memastikan isu perluasan ibu kota akan dibahas dalam forum internal partai dan didorong menjadi agenda pembahasan di DPRD.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, hingga stakeholder terkait—untuk duduk bersama menjadikan perluasan ibu kota sebagai prioritas pembangunan.
“Setidaknya kita mewariskan sesuatu yang baik bagi generasi muda dan cucu-cucu kita kelak. Mudah-mudahan pemerintah saat ini bisa merealisasikannya,” pungkasnya.
Perluasan ibu kota, bagi Azwar, bukan semata proyek fisik, melainkan langkah strategis menentukan arah masa depan Kabupaten Batubara dan menjadikan Limapuluh sebagai pusat pertumbuhan yang modern, inklusif, dan berdaya saing.(lib/han)
Editor : Johan Panjaitan