MEDAN, SUMUT POS- Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi menyoroti kondisi Sumatera Utara yang kembali dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia. Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut mencatat, sekitar 1,5 juta jiwa di Sumatera Utara telah menjadi korban penyalahgunaan barang haram tersebut.
"Sebagai orang Sumut tentunya kita malu dengan kondisi ini, sebab predikat pengguna narkoba tertinggi secara nasional ini sudah lama disematkan untuk Sumatera Utara," ucap Salman Alfarisi kepada Sumut Pos, Jumat (27/2/2026).
Dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sudah saatnya pemerintah bersama seluruh perangkat penegak hukum untuk bekerja keras dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai program prioritas.
"Sumut ini sudah darurat narkoba. Kalau namanya sudah darurat, tentu penanganannya harus ekstra. Intinya kalau kita ingin situasi ini berubah, maka pemberantasan narkoba di Sumut harus lebih serius dan masif," ujarnya.
Salman mengatakan, berbagai upaya serius dalam pemberantasan narkoba harus dilakukan mulai saat ini. Mengingat, pengaruh buruk narkoba sudah sangat berdampak dan begitu meresahkan seluruh elemen masyarakat.
"Narkoba ini merusak sendi-sendi kehidupan seperti perekonomian, sosial budaya, terlebih-lebih merusak keamanan masyarakat. Narkoba membuat angka kriminalitas menjadi sangat tinggi sehingga memperlambat pembangunan," katanya.
Dijelaskan Salman, sebagai langkah awal yang sangat penting, pemberantasan narkoba sebaiknya harus dimulai dari seluruh aparatur pemerintahan, tanpa terkecuali.
"Seluruh aparatur pemerintahan di Sumatera Utara harus bersih dari narkoba, itu harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau aparatur pemerintahannya bersih dari narkoba, pasti Sumatera Utara juga bisa terbebas dari belenggu darurat narkoba," tegasnya.
Kemudian, Salman juga menekankan pentingnya melakukan zonasi terhadap kawasan-kawasan rawan peredaran dan penggunaan narkoba di Sumatera Utara.
"Harus dipetakan secara lebih detail, mana saja kawasan zona merah. Setelah dilakukan pemetaan, maka langkah-langkah strategis harus dilakukan pada kawasan-kawasan yang paling rawan. Selanjutnya, penanganan dapat dilakukan ke kawasan lainnya secara terus menerus," pungkasnya. (map/ram)
Editor : Juli Rambe