Nasional Metropolis Kesehatan Sumatera Utara Wisata & Kuliner Society Internasional Ekonomi

Pencopotan Direktur RSUD Sidikalang Dikaitkan dengan Gagalnya Masuk Alkes Jantung Rp45 Miliar, Mantan Dirut Bantah

Johan Panjaitan • Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:30 WIB

 Gedung fasilitas pelayanan penyakit jantung di RSUD Sidikalang yang dibangun tahun 2025, hingga kini belum difungsikan. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.)
Gedung fasilitas pelayanan penyakit jantung di RSUD Sidikalang yang dibangun tahun 2025, hingga kini belum difungsikan. (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.)

SIDIKALANG, Sumutpos.jawapos.com – Pencopotan Direktur RSUD Sidikalang, Mey Margaretha Sitanggang, memunculkan spekulasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Dairi. Sejumlah sumber menyebut pergantian jabatan tersebut berkaitan dengan belum terealisasinya proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) jantung bernilai puluhan miliar rupiah yang direncanakan masuk ke rumah sakit daerah tersebut.

Seorang pejabat di Sidikalang mengungkapkan, bantuan peralatan medis jantung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang nilainya diperkirakan mencapai Rp45 miliar gagal direalisasikan pada 2026. Penyebabnya disebut-sebut karena sarana pendukung berupa gedung belum rampung.

“CT Scan jantung senilai sekitar Rp45 miliar dari Kementerian Kesehatan belum bisa direalisasikan karena gedung pendukungnya belum selesai dibangun,” ujar sumber tersebut, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, jika pembangunan fasilitas pendukung selesai tepat waktu, peralatan tersebut berpotensi memperkuat layanan kesehatan jantung di RSUD Sidikalang. Kehadiran teknologi itu diyakini akan mempercepat penanganan pasien sekaligus mengurangi kebutuhan rujukan ke luar daerah.

“Kalau alat itu masuk, tentu sangat membantu masyarakat. Pasien tidak perlu lagi dirujuk ke kota lain,” tambahnya.

Baca Juga: Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi Pembangunan, Enam Mitra Strategis Teken MoU

Sumber itu juga menyebut pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan sumber daya manusia, termasuk dokter spesialis jantung yang tengah menjalani pendidikan lanjutan.

Proyek pembangunan fasilitas pendukung alat kesehatan tersebut diketahui dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sidikalang. Gedung yang dipersiapkan adalah fasilitas baru yang menggantikan bangunan lama Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang sebelumnya telah dibongkar total pada 2025.

Belum rampungnya proyek tersebut memunculkan tanda tanya di internal pemerintah daerah, terutama terkait kejelasan status kontrak pembangunan yang hingga kini disebut belum dilaporkan secara terbuka.

Sebelumnya, Bupati Vickner Sinaga melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dalam mutasi tersebut, dr Mey Margaretha Sitanggang dipindahkan menjadi dokter madya di Puskesmas Pegagan Julu II, Kecamatan Sumbul.

Sebagai penggantinya, pemerintah daerah menunjuk Benny Purba sebagai Direktur RSUD Sidikalang yang baru.

Mantan Direktur Bantah Tuduhan

Menanggapi isu yang berkembang, mantan Direktur RSUD Sidikalang, dr Mey Margaretha Sitanggang, membantah keras anggapan bahwa pencopotannya berkaitan dengan kegagalan realisasi bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, RSUD Sidikalang memang telah ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit jejaring penerima hibah alat kesehatan melalui program KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak) berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2024.

Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral (SIHREN) yang digagas Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan di Indonesia.

Baca Juga: GoTo dan Kementerian Perhubungan Fasilitasi Mitra Driver dan Keluarga Mudik Gratis lewat GoMudik

Mey menjelaskan, pengusulan bantuan alat kesehatan tersebut dilakukan oleh RSUD Sidikalang pada 2024 dan telah disetujui oleh pemerintah pusat dengan rencana realisasi bertahap pada periode 2026–2027.

Beberapa peralatan yang masuk dalam daftar hibah antara lain:

Dari daftar tersebut, sebagian alat kesehatan dipastikan akan direalisasikan pada 2026, seperti inkubator bayi NICU, ventilator, hingga perangkat monitoring untuk perawatan neonatus.

Sementara tiga peralatan bernilai besar—yakni CT-Scan 64 slice, Cathlab mono plane, dan Mammografi—masih berpotensi mengalami penjadwalan ulang karena memerlukan persiapan teknis yang lebih kompleks.

“Tidak benar bantuan hibah tersebut batal hanya karena gedung belum selesai. Realisasi alat kesehatan memang dilakukan bertahap karena membutuhkan persiapan komprehensif,” ujar Mey, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, pengoperasian alat kesehatan berteknologi tinggi membutuhkan berbagai persyaratan penting, mulai dari kesiapan gedung sesuai standar teknis, kapasitas listrik, sistem mekanikal, hingga proteksi radiasi yang harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Baca Juga: UIN Sumatera Utara Peringati Nuzulul Quran

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial. RSUD Sidikalang, kata Mey, telah menyiapkan dokter spesialis jantung yang saat ini tengah menjalani program fellowship di Tiongkok selama satu tahun, serta perawat yang telah menjalani pelatihan intensif di RSUP Haji Adam Malik di Medan.

“Seluruh proses ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Persiapan sarana, SDM, hingga perizinan harus dilakukan secara bertahap agar layanan dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Dengan berbagai tahapan tersebut, Mey menegaskan bahwa program hibah alat kesehatan tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027.

Perdebatan terkait keterlambatan fasilitas ini pun menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola rumah sakit, serta pemerintah pusat agar program penguatan layanan kesehatan daerah dapat terealisasi secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(rud/han)

Editor : Johan Panjaitan
#alat kesehatan #rsud sidikalang #Pencopotan #jantung