TEBING TINGGI, Sumutpos.jawapos.com-Polemik dugaan penahanan bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Pelita akhirnya menemukan titik terang. Melalui mediasi yang difasilitasi pemerintah setempat, persoalan yang sempat ramai di media sosial itu diselesaikan secara kekeluargaan.
Pertemuan digelar di Kantor Lurah Pelita, Minggu (5/4/2026), menghadirkan Ari Miranda, Manahan Pardede, Kepala Lingkungan Fendi, serta warga yang bersangkutan, Saprida Yanti.
Lurah Pelita menjelaskan, persoalan yang mencuat bukan disebabkan unsur kesengajaan, melainkan miskomunikasi antara warga dan perangkat lingkungan. Ia menegaskan bahwa bantuan yang dipersoalkan pada akhirnya telah diterima oleh penerima yang bersangkutan.
Baca Juga: Kunjungan Rehabilitasi Medik Pirngadi Tembus 1.570 Awal 2026, Layanan Pemulihan Kian Dibutuhkan
“Warga yang bersangkutan memang sempat tidak hadir saat pembagian berlangsung karena kesibukan. Namun bantuan tetap tersedia dan sudah diterima,” jelasnya.
Kepala lingkungan Fendi juga membantah tudingan adanya penahanan bantuan. Ia mengakui adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi, sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Tidak ada niat menahan bantuan, hanya kendala komunikasi dan situasi saat itu,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Bajenis Ari Miranda menegaskan bahwa proses mediasi berjalan kondusif dan menghasilkan kesepahaman antara kedua pihak. Ia menilai penyelesaian secara dialogis menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
“Alhamdulillah, kedua belah pihak sudah bertemu dan menyampaikan kronologis masing-masing. Permasalahan ini selesai dengan baik dalam suasana kekeluargaan,” katanya.
Baca Juga: Jelang Muscab PKB Paluta: Taripar Laut Harahap Tekankan Soliditas dan Regenerasi Kepemimpinan
Ari juga menekankan bahwa kejadian ini menjadi evaluasi bagi aparatur pemerintahan di tingkat bawah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal komunikasi kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kritik dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi efektif merupakan kunci dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan penyelesaian yang mengedepankan dialog, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pelayanan publik semakin responsif.(mag-3/han)
Editor : Johan Panjaitan