SUMUT POS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, baik yang bersifat kering maupun basah, di wilayah Sumatera Utara.
Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, menegaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memperoleh informasi akurat terkait puncak musim kemarau serta potensi bencana yang mungkin terjadi.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan BMKG untuk mendapatkan rilis terkait puncak musim kemarau dan potensi bencana hidrometeorologi. Dari situ, nantinya akan dirumuskan Instruksi Gubernur kepada seluruh kabupaten/kota,” ujar Tuahta saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga: Kemenhaj Tegaskan Tidak Ada Haji Furoda Tahun Ini karena Arab Saudi Tak Keluarkan Visa
Instruksi tersebut, lanjutnya, tidak hanya mencakup kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, tetapi juga berisi imbauan kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya mitigasi.
Dalam upaya kesiapsiagaan, BPBD Sumut juga telah menyiagakan berbagai peralatan, khususnya untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, pemantauan kondisi di lapangan dilakukan secara berkelanjutan melalui pusat komando.
“Kami terus memantau situasi lapangan melalui pusat komando, sekaligus memastikan peralatan dalam kondisi siap digunakan, terutama untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Meski memasuki periode kemarau, Tuahta mengungkapkan bahwa anomali cuaca masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Kondisi ini menyebabkan curah hujan tetap tinggi di beberapa daerah, sehingga meningkatkan risiko bencana banjir dan tanah longsor.
Beberapa wilayah yang diidentifikasi memiliki tingkat kerawanan longsor cukup tinggi antara lain jalur lintasan Medan menuju Karo, Karo menuju Dairi dan Pakpak Bharat, Tarutung menuju Sibolga, serta Tarutung menuju Padang Sidempuan.
“Wilayah-wilayah lintasan tersebut menjadi perhatian khusus. Kami berharap kesiapan alat berat tidak hanya dari pemerintah provinsi, tetapi juga dari pemerintah kabupaten/kota serta pihak swasta di sekitar lokasi,” jelasnya.
Kesiapan alat berat ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan jika terjadi longsor yang dapat mengganggu akses transportasi dan aktivitas masyarakat.
Selain upaya dari pemerintah, BPBD Sumut juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, baik yang disebabkan oleh kondisi kering maupun basah.
Untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat diminta untuk menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar lahan atau sampah sembarangan.
“Untuk bencana hidrometeorologi kering, kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar,” tegas Tuahta.
Sementara itu, terkait potensi banjir dan longsor, masyarakat yang melakukan perjalanan diminta agar lebih berhati-hati, terutama saat melintasi jalur-jalur rawan. Warga yang tinggal di daerah rawan longsor juga diimbau untuk melaporkan kondisi tempat tinggal mereka kepada pemerintah setempat.
“Kami juga meminta masyarakat untuk selalu waspada, memantau kondisi cuaca, serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila terdapat potensi bencana di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan risiko serta dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara dapat diminimalkan.(san/ram)
Editor : Juli Rambe