PALUTA, Sumutpos.jawapos.com-Langkah menuju masa depan mulai dipercepat. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027—sebuah momentum krusial yang tak lagi sekadar seremoni, melainkan titik pijak arah pembangunan yang lebih terukur dan berdampak.
Di bawah komando Bupati Reski Basyah Harahap, forum ini menjadi panggung konsolidasi gagasan besar: mewujudkan Paluta yang beriman, cerdas, maju, dan beradat. Tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 ini diposisikan sebagai fase akselerasi—bukan hanya merancang, tapi mulai mengeksekusi dengan presisi.
Denyut aspirasi masyarakat terdengar jelas. Sebanyak 197 usulan dari 12 kecamatan dan 208 pokok pikiran DPRD menjadi potret kebutuhan riil di lapangan. Mayoritas mengerucut pada satu isu klasik namun vital: infrastruktur.
“Ini bukan sekadar angka, ini adalah suara masyarakat yang menginginkan akses lebih baik untuk menggerakkan ekonomi,” tegas Reski.
Baca Juga: Villa di Ambang Semifinal, Bologna Dipaksa Menantang Takdir
Menjawab tuntutan itu, Pemkab Paluta merancang lima program strategis sebagai poros pembangunan. Bukan konsep kosong, melainkan paket kebijakan yang diarahkan langsung ke akar persoalan.
Pertama, penguatan pendidikan dan kesehatan untuk melahirkan generasi unggul. Kedua, dorongan bagi UMKM dan IKM agar naik kelas, membuka lapangan kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan berbasis potensi lokal. Ketiga, percepatan konektivitas wilayah melalui program “Jalan Mulus, Rumah Layak, dan Irigasi Mengalir”—sebuah jawaban konkret atas kebutuhan dasar masyarakat.
Keempat, reformasi birokrasi melalui layanan keliling yang profesional dan bersih, mendekatkan negara ke rakyat. Dan terakhir, penguatan identitas daerah lewat program “Paluta Mengaji dan Berbudaya”, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai lokal.
Baca Juga: UI Nonaktifkan Sementara 16 Mahasiswa Terduga Kekerasan Seksual secara Verbal
Namun, Reski tak hanya bicara visi. Ia juga melontarkan peringatan tegas kepada seluruh OPD: tidak ada ruang bagi program asal jadi. Setiap rupiah anggaran harus tajam sasaran dan jelas dampaknya.
“Musrenbang ini harus produktif, bukan rutinitas tahunan. Kita butuh rumusan yang implementatif, yang benar-benar terasa oleh masyarakat,” ujarnya lugas.
Kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Wakil Bupati Basri Harahap, Staf Ahli Gubernur Sumut Achmad Fadli, Sekda Patuan Rahmad Syukur Hasibuan, hingga kalangan akademisi dan BPS, memperkuat fondasi teknokratis forum ini. Diskusi tak hanya normatif, tetapi berbasis data dan analisis.(mag-12/han)
Editor : Johan Panjaitan