STABAT, Sumutpos.jawapos.com- Ratusan masyarakat yang menjadi korban banjir menggeruduk Kantor DPRD Langkat di Stabat, Senin (20/4/2026). Tak puas dengan jawaban wakil rakyat, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan, berpindah menggeruduk Kantor Bupati Langkat yang hanya berjarak 50 meter.
Kedatangan massa menyoal bantuan yang disalurkan kepada korban banjir tidak merata. Bantuan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Kantor Pos.
Di Kantor DPRD Langkat, sejumlah legislator menerima kedatangan massa. Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting hadir di tengah massa.
Terjadi perdebatan antara masyarakat dengan legislator. Usai pertemuan dengan wakil rakyat, Koordinator Aksi, Andika Ardiansyah meminta kepada DPRD Langkat untuk membangun komunikasi strategis dengan Kementerian Sosial.
Baca Juga: Periode Januari-April 2026, Pemko Binjai Salurkan Bansos kepada 33.854 Masyarakat
Permintaan itu terkait penyaluran bantuan banjir kepada masyarakat yang terdampak terjadi tidak merata di wilayah Teluk Aru. Namun, kata Andi, pertemuan tersebut menghasilkan keputusan buntu.
"Gak ada hasilnya bertemu dengan anggota DPRD Langkat," kata Andika.
Dia menyebut, persoalan yang terjadi saat ini adalah penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tidak merata. "Penyaluran bantuannya sama sekali tidak merata. Adapun jenis bantuan yang dijanjikan stimulan ekonomi, perabotan, Jaminan Hidup (Jadup)," ucap Andika.
"Nominal bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta, perabotan Rp3 juta, dan Jadup perjiwa Rp1.350.000 dengan estimasi Rp15 ribu per hari selama sebulan," ujar Andika.
Dia menyesalkan, adanya dugaan keluarga oknum lurah yang menerima bantuan. Padahal sebaliknya, keluarga oknum lurah itu tidak terdampak banjir.
"Ada keluarga oknum lurah yang enggak terdampak tapi mendapat bantuan," sambungnya.
Baca Juga: Kloter Pertama Embarkasi Medan Masuk Asrama Haji dari Kota Binjai dan Kota Medan
Kedatangan massa ke Kantor DPRD Langkat bukan kali ini saja. Pun demikian, masyarakat tidak mendapat kepastian.
"Saya pikir sudah tiga sampai empat kali datang ke sini. Dan percuma saya rasa datang ke sini, kita datang bukan ada yang membiayai," kata Andika.
Setelahnya, massa bergerak menuju Kantor Bupati Langkat. Di kantor ini, massa langsung merangsek masuk ke dalam.
Bahkan, gerbang di Kantor Bupati Langkat pun rubuh, usai massa merangsek masuk secara paksa. Meski sempat terjadi aksi dorong-dorongan, petugas Satpol PP tak sanggup menahan kedatangan massa yang berjumlah ratusan orang tersebut.
Langkah massa ke Kantor Bupati Langkat karena tak puas dengan jawaban yang disampaikan wakil rakyat. Begitupun, keinginan massa bertemu Bupati Langkat, Syah Afandin pupus.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Langkat itu tidak ada di tempat. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan