STABAT, Sumutpos.jawapos.com- Bupati Langkat, Syah Afandin, menemui langsung masyarakat korban banjir yang melakukan aksi di depan kantornya kemarin (20/4/2026) siang. Mendengar kabar itu, Bupati Langkat yang karib disapa Ondim ini gelisah dan langsung pulang dari Jakarta menemui ratusan massa dari Kecamatan Besitang dan Brandan Barat di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, sore harinya.
Ondim menyerap aspirasi masyarakat langsung terkait bantuan yang tidak merata, seperti jaminan hidup (Jadup) pascabanjir yang belum terealisasi. Di hadapan masyarakat, Ondim lebih dulu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir di tengah massa.
Dia menjelaskan, tengah berada di Jakarta sejak akhir pekan kemarin untuk mengikuti kegiatan dengan Kementerian Pertanian. "Saya mohon maaf, karena tidak bisa langsung hadir sejak pagi," kata Ondim.
"Saya berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujarnya.
Sejatinya, dia akan bertolak kembali ke Medan dengan jadwal terbang pukul 17.00 WIB. Kegelisahan melihat masyarakatnya yang ingin bertemu dan sebagai bentuk kepedulian, Ondim pun percepat kepulangannya ke bumi bertuah.
Dia terbang dari Jakarta menuju Sumut dengan keberangkatan pukul 15.00 WIB. Tiba di Stabat, sekitar pukul 18.20 WIB.
Kepada massa, dia akan mendukung penuh dan memperjuangkan aspirasi masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan Jadup yang anggaran bersumber dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat," kata dia.
"Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh," sambungnya.
Pun begitu, dia menegaskan, kewenangan pencairan bantuan Jadup ada di tangan pemerintah pusat. "Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tambahnya.
Baca Juga: Drone Israel Serang Lebanon saat Gencatan Senjata
Bupati juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian Sosial. Ia bahkan menyatakan kesiapannya membawa perwakilan koordinator aksi untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.
"Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung," ujarnya.
Data korban banjir sudah diserahkan kepada perangkat lingkungan, desa maupun kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke badan penanggulangan bencana daerah. Namun hingga kini, bantuan tersebut belum juga terealisasi dan berbuntut aksi menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Langkat. (ted/han)
Editor : Johan Panjaitan