BINJAI, Sumutpos.jawapos.com– Laporan hasil audit mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan belanja jasa di lima kantor kecamatan di Kota Binjai. Total anggaran yang menjadi sorotan dalam tahun anggaran 2025 itu mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Temuan auditor menyebutkan terdapat sejumlah penggunaan dana yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan. Salah satu yang mencuat adalah pengadaan sewa papan bunga ucapan selamat yang diduga dibebankan pada anggaran honor kepala lingkungan (kepling).
Dalam catatan pemeriksaan, nilai pengadaan papan bunga tersebut mencapai lebih dari Rp50 juta. Namun, sekitar Rp40 juta di antaranya disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dana itu juga diduga digunakan di luar kepentingan operasional sebagaimana mestinya, bahkan mengarah pada kepentingan pribadi sejumlah pihak terkait.
Baca Juga: The Battle of Bridge: Tottenham Hanya Butuh Hasil Imbang di Stamford Bridge
Selain itu, penggunaan anggaran tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sorotan tidak berhenti pada aspek pengadaan. Auditor juga menilai adanya kelemahan dalam pengelolaan administrasi di tingkat kecamatan, termasuk kurang cermatnya pejabat pembuat komitmen (PPK) di lima kecamatan dalam memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran.
Sejumlah pejabat kecamatan yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan yang memadai. Camat Binjai Barat, Romi Surya Dharma Damanik, mengaku belum mengetahui secara rinci terkait temuan tersebut.
Baca Juga: Jangan Sepele dengan Laki Kram, Bisa Jadi karena Penyakit Ini
“Kami belum pernah dengar terkait itu,” ujarnya singkat, Senin (18/5).
Sementara itu, Camat lainnya, Musya Ma’aruf Lubis, juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi secara menyeluruh terkait dugaan penyimpangan tersebut. Situasi ini masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang.(ted/han)
Editor : Johan Panjaitan