PADANG LAWAS, SUMUT POS– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (SMP2SU) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Kantor Bupati Padang Lawas, Jumat 12/6/2026.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengusutan dugaan pemotongan gaji guru sertifikasi di SMP Negeri 3 Huta Raja Tinggi.
Koordinator aksi Ahmad Ryan Hasibuan mengungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya pemotongan gaji terhadap guru penerima tunjangan sertifikasi. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000 per guru.
Baca Juga: H. Aliwansah Ritonga Jadi Ketua Tanfidz DPC PKB Labura Masa Bakti 2026-2031
“Dugaan ini tidak boleh dianggap sepele. Kalau benar terjadi, ini mencederai semangat peningkatan kesejahteraan guru yang sudah diamanatkan pemerintah lewat program sertifikasi,” tegas Ahmad dalam orasinya.
Selain soal gaji, SMP2SU juga mendesak Kejari Padang Lawas mengaudit realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021–2026 di SMPN 3 Huta Raja Tinggi.
Mereka menekankan pengelolaan anggaran pendidikan harus transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
SMP2SU menegaskan tidak akan berhenti sampai kasus ini terang. Ahmad Ryan Hasibuan menyebut pihaknya siap menggelar aksi jilid II dengan massa lebih besar jika dugaan pemotongan gaji guru dan pengelolaan Dana BOS tidak ditindaklanjuti secara transparan.
“Kami akan terus kawal kasus ini. Jangan sampai hak guru diduga dipotong dan anggaran pendidikan tidak diawasi dengan baik. Jika tidak ada tindak lanjut jelas, kami akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Subseksi I Bidang Intelijen Kejari Padang Lawas, Ahmad Sadikin Daulay, S.H. menyampaikan apresiasi atas kontrol sosial yang dilakukan mahasiswa.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan adik-adik mahasiswa, termasuk melakukan langkah sesuai kewenangan Kejaksaan,” ujar Sadikin.
Kasus ini jadi sorotan karena menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik dan penggunaan anggaran pendidikan yang seharusnya tepat sasaran. Publik kini menanti langkah konkret Kejari Padang Lawas. (mag-12/ram)
Editor : Juli Rambe