MEDAN, SUMUT POS- Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).
Aksi yang tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dengan membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Mereka menyoroti sejumlah isu, mulai dari stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), transparansi pengelolaan anggaran negara, pendidikan, hingga pembukaan lapangan kerja.
Baca Juga: Muslim Minta Kepolisian Tindak Tegas Aksi Begal dan Geng Motor di Medan Utara
Ketua BEM USU, Angga Almaris Harahap, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa sekaligus upaya mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Berbagai dinamika dan permasalahan nasional saat ini telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat. Karena itu, Aliansi Mahasiswa USU Bergerak hadir untuk menyampaikan sikap serta tuntutan kepada pemerintah melalui DPRD Sumatera Utara,” kata Angga dalam keterangannya di sela-sela aksi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil serta memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar hanya diterima oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak adanya efisiensi dan transparansi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa USU Bergerak juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk dwifungsi Polri dan meminta peningkatan transparansi serta akuntabilitas di dalam institusi kepolisian.
Pada sektor kesejahteraan masyarakat, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pemerintah harus mengembalikan pendidikan sebagai program prioritas utama nasional demi masa depan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikesampingkan,” tegas Angga.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
Selain itu, mereka menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta meminta tindakan tegas terhadap praktik pertambangan ilegal yang dinilai merusak lingkungan.
Di tingkat daerah, Aliansi Mahasiswa USU Bergerak meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kelistrikan dan penyediaan air bersih yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan. Kesempatan kerja merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat,” ujar Angga. (san/ram)
Editor : Juli Rambe