DAIRI, Sumutpos.jawapos.com – Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp86 miliar menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dairi. Sejumlah fraksi menilai tingginya SILPA mencerminkan lemahnya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Dairi dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi sekaligus penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (22/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua Halvensius Tondang dan Sekretaris DPRD Bahagia Ginting. Turut hadir Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin.
Sebelum pandangan akhir fraksi disampaikan, Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Abdul Gafur Simatupang memaparkan laporan dan rekomendasi Banggar. Salah satu poin utama adalah meminta pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan anggaran di seluruh OPD agar SILPA tidak kembali membengkak seperti pada tahun anggaran 2025.
Baca Juga: Pelaku Pencurian Kembali Ditangkap, Warga Kirim Papan Bunga ke Polres Tebing Tinggi
Banggar juga mendorong Pemkab Dairi memperkuat pengawasan penggunaan Dana Desa, khususnya program ketahanan pangan, yang dinilai belum berjalan optimal. Selain itu, pemerintah diminta lebih serius mengelola aset daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik paling tegas datang dari Fraksi Solidaritas Pertaki. Juru bicara fraksi, Henra J. Sinaga, menyebut besarnya SILPA menjadi indikator lemahnya kualitas perencanaan program di OPD.
"Besarnya SILPA menunjukkan perencanaan dan pengkajian program belum matang sehingga serapan anggaran rendah. Padahal anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," tegas Henra.
Fraksi Solidaritas Pertaki meminta Pemerintah Kabupaten Dairi menekan SILPA pada tahun anggaran 2026 dengan memperkuat proses perencanaan melalui evaluasi menyeluruh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kami meminta seluruh program yang diajukan OPD dikaji secara matang. Jangan sampai program disusun tanpa perencanaan yang baik sehingga manfaatnya tidak maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Awas! Gatal Bisa Makin Gatal kalau Konsumsi Makanan Ini, Hindarilah!
Sorotan senada disampaikan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Rukiatno Nainggolan. Menurutnya, tingginya SILPA menunjukkan belum optimalnya kesiapan OPD dalam merealisasikan anggaran.
"SILPA yang besar berarti pemerintah daerah belum maksimal menyerap anggaran belanja. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius," katanya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek fisik agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi.
"Hasil kunjungan lapangan kami menemukan sejumlah proyek dengan kualitas rendah akibat lemahnya pengawasan, salah satunya pembangunan Puskesmas di Desa Pegagan Julu II," ungkap Rukiatno.
Selain itu, Inspektorat diminta memperketat pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, terutama pada program ketahanan pangan.
Sementara itu, Fraksi Bersatu melalui Togar Pasaribu mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Dairi segera membenahi kawasan Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo. Kawasan terbuka di sekitar lokasi tersebut dinilai berpotensi dikembangkan menjadi pusat kuliner atau rest area yang dapat menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah.
Dari Fraksi Gerindra, Joel Simanullang meminta pemerintah daerah lebih aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk membuka peluang tambahan sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Joel juga menyoroti kondisi para pedagang di Pusat Pasar Sidikalang, khususnya Blok A dan B, yang mengeluhkan rencana normalisasi Iuran Layanan Pasar (ILP) oleh Direksi PD Pasar.
Baca Juga: Jangan Berlebihan Konsumsi Santan, Ini Risiko Kesehatannya
"Para pedagang merasa keberatan karena kondisi ekonomi sedang lesu dan penjualan menurun. Kami berharap Bupati memberi perhatian terhadap aspirasi para pedagang," katanya.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, ketujuh fraksi DPRD—Solidaritas Pertaki, Demokrat, Bersatu, PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, dan Gerindra—sepakat menerima Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga menegaskan seluruh OPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dan masukan DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
"Seluruh saran dan masukan DPRD harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Dairi," ujar Vickner.
Terkait tingginya SILPA tahun anggaran 2025, Vickner menilai kondisi tersebut tidak lepas dari masa transisi pemerintahan.
"Perencanaan APBD 2025 disusun pada masa pemerintahan sebelumnya, sementara saya hanya melanjutkan pelaksanaannya. Tahun ini kami akan tancap gas. Serapan anggaran di seluruh OPD akan kami genjot agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.(rud/han)
Editor : Johan Panjaitan