MEDAN, SUMUT POS - Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rafriandi Nasution, menilai polemik yang terjadi antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony usai rapat paripurna DPRD Sumut harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, khususnya pimpinan DPRD Sumut.
Menurut Rafriandi, persoalan tersebut tidak semata-mata dipicu oleh keputusan Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang, tetapi juga berakar pada persoalan klasik yang selama ini terjadi di DPRD Sumut, yakni kedisiplinan waktu pelaksanaan rapat serta mekanisme penetapan kuorum yang dinilai tidak dijalankan secara konsisten.
"Selama ini DPR juga sering tidak disiplin waktu. Di awal-awal memang disiplin, tetapi setelah berjalan mereka tidak lagi tepat waktu. Karena itu penjadwalan harus benar-benar dijaga. Kedua belah pihak harus menghargai waktu, karena undangan rapat paripurna harus dihormati oleh semua pihak," kata Rafriandi saat memberikan keterangan kepada Sumut Pos, Jumat (31/7/2026).
Baca Juga: Baru 6 Bulan Menjabat, Wakapolda Sumut Kembali Dimutasi
Ia menjelaskan, tata tertib DPRD sebenarnya telah mengatur mekanisme apabila rapat belum memenuhi kuorum. Pimpinan sidang memiliki kewenangan untuk menskors rapat selama jangka waktu tertentu guna memenuhi kuorum. Setelah mekanisme tersebut dilalui, pembahasan mengenai kuorum seharusnya tidak lagi dipersoalkan ketika sidang telah berjalan.
"Kalau sidang sudah dibuka dan mekanisme kuorum sudah selesai sesuai tata tertib, tidak perlu lagi ada interupsi membahas kuorum di tengah jalan. Persoalan kuorum itu sudah selesai di awal persidangan, bukan ketika sidang hampir mengambil keputusan," ujarnya.
Rafriandi juga menilai langkah Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, perdebatan mengenai kuorum merupakan persoalan internal DPRD yang tidak secara langsung berkaitan dengan posisi gubernur sebagai pihak eksekutif.
"Sebenarnya Bobby tidak perlu keluar. Beliau bisa tetap duduk dan menunggu karena perdebatan itu bukan ditujukan kepada gubernur, tetapi kepada pimpinan sidang. Secara logika seharusnya begitu," katanya.
Meski demikian, ia melihat tindakan Bobby juga dapat dipandang sebagai bentuk pembelajaran bagi anggota DPRD agar lebih memahami situasi dan psikologis kepala daerah ketika menghadiri rapat-rapat resmi.
"Mungkin saja apa yang dilakukan Bobby merupakan proses pembelajaran bagi anggota DPR. Mereka juga harus mampu membaca psikologis gubernurnya. Sudah hampir satu tahun bersama, tentu harus memahami situasi dan reaksi gubernur dalam persidangan," ujarnya.
Selain menyoroti sikap gubernur, Rafriandi juga mengingatkan pimpinan DPRD Sumut agar memahami prinsip kolektif kolegial dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.
Menurutnya, seorang wakil ketua DPRD tidak boleh memberikan pernyataan yang mengatasnamakan pimpinan DPRD apabila belum menjadi sikap bersama seluruh unsur pimpinan.
"Kalau dia berbicara sebagai pimpinan DPR, itu harus menjadi keputusan kolektif. Tetapi kalau berbicara sebagai anggota DPR atau atas nama fraksi, tentu sah-sah saja. Prinsip kolektif kolegial ini harus dipahami," katanya.
Ia mencontohkan bagaimana pimpinan DPR RI selalu menjaga keseragaman sikap sebelum memberikan pernyataan kepada publik.
"Kita lihat di DPR RI, pimpinan tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan sendiri. Semua menjaga kebersamaan karena yang disampaikan mewakili institusi," ujarnya.
Menurut Rafriandi, komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan syarat penting agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif.
"Kita ingin yang dipertontonkan kepada publik adalah hubungan legislatif dan eksekutif yang sehat, kompak, dan mampu berkolaborasi membangun Sumatera Utara. Jangan justru masyarakat melihat adanya ketegangan yang berkepanjangan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rafriandi juga menilai Ketua DPRD Sumut perlu memperkuat fungsi koordinasi di internal lembaga legislatif. Menurutnya, kepemimpinan DPRD harus mampu menjadi jembatan komunikasi, baik di antara unsur pimpinan maupun dengan pemerintah daerah.
"Ketua DPRD harus memperkuat fungsi koordinasinya. Komunikasi itu sebenarnya mudah dibangun, apalagi yang berpolemik sama-sama anak muda. Jangan sampai komunikasi di dalam berbeda dengan yang disampaikan ke luar karena itu justru memperlebar persoalan," katanya. (san/ram)
Editor : Juli Rambe