PEMATANGSIANTAR, Sumutpos.jawapos.com – Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ingin pengendalian inflasi hanya berhenti di atas meja. Senin (31/8/2026), Pemko turun langsung ke lapangan untuk memeriksa pasokan sekaligus memantau pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi melepas tim inspeksi mendadak (sidak) dari halaman Balai Kota, Jalan Merdeka. Tim ditugaskan memantau stabilitas pasokan dan harga pangan pokok serta barang penting di tingkat distributor dan pedagang.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Wesly meminta tim tidak sekadar mencatat angka harga, tetapi juga memastikan jalur distribusi berjalan lancar.
Ia mengingatkan seluruh personel agar menjalankan sidak secara humanis dan menyiapkan langkah taktis, terutama ketika menemukan persoalan pada distribusi maupun harga di tingkat pelaku usaha.
Baca Juga: Geruduk Kantor Bupati Padang Lawas Soal Konflik Lahan, Wabup : “Jangan Ada Masyarakat Dirugikan
“Laksanakan tugas dengan humanis. Temui distributor utama dan pastikan distribusi berjalan lancar, sehingga harga tetap terjangkau masyarakat,” pesan Wesly.
Harga Ayam Rp48 Ribu, Beras Premium Rp16.700
Tim yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pematangsiantar Subrata Nata Lumbantobing bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Legianto Pardamean Manurung, memulai sidak dari Pasar Horas.
Lokasi pertama yang diperiksa adalah pedagang beras. Tim kemudian bergerak menuju pedagang ayam di kawasan eks Gedung IV Pasar Horas.
Dari pantauan di lapangan, harga ayam ras berada di kisaran Rp48 ribu per kilogram.
Sementara beras premium dijual sekitar Rp16.200 hingga Rp16.700 per kilogram. Untuk beras medium, harga berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp16 ribu per kilogram.
Baca Juga: Rp2 Miliar Dana CSR Mengalir ke Sekolah di Medan, RDP DPRD Karo Soroti Transparansi
Sedangkan harga beras SPHP disebut masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Angka tersebut menjadi perhatian karena beras dan ayam merupakan komoditas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rumah tangga. Perubahan harga pada dua komoditas itu dapat dengan cepat memengaruhi pengeluaran masyarakat sekaligus tekanan inflasi.
Karena itu, sidak tidak cukup berhenti pada harga eceran. Pemerintah perlu memastikan bagaimana kondisi stok di tingkat distributor dan produsen, termasuk apakah terdapat hambatan distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga.
Bulog Fokus Salurkan Bantuan Pangan
Dari Pasar Horas, tim melanjutkan pemantauan ke gudang Bulog Nagapita, Jalan Medan Km 4, Kecamatan Siantar Martoba.
Kepala Bulog Pematangsiantar Berdian W Damanik menjelaskan bahwa saat ini Bulog masih fokus menjalankan program bantuan pangan nasional.
Ketersediaan stok di gudang menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas pangan. Ketika pasokan terjamin, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat terjadi akibat gangguan distribusi maupun perubahan permintaan.
Pantau Peternakan Ayam
Pemantauan kemudian dilanjutkan ke Peternakan Ayam Arifin Nasution di Kelurahan Gurilla.
Peternakan tersebut diketahui bekerja sama dengan PT Leong.
Pemantauan dari sisi hulu menjadi bagian penting dalam membaca pergerakan harga ayam. Sebab, harga di pasar tidak berdiri sendiri. Ada rantai pasok yang dimulai dari peternak, distributor hingga pedagang sebelum akhirnya sampai ke konsumen.
Jika pemerintah hanya mengawasi harga di pasar tanpa melihat kondisi produksi dan distribusi, persoalan harga berpotensi kembali muncul.
Jangan Sekadar Sidak, Harus Ada Tindak Lanjut
Sidak Pemko Pematangsiantar menunjukkan bahwa stabilitas pangan membutuhkan pengawasan dari hulu hingga hilir.
Harga ayam ras yang berada di Rp48 ribu per kilogram dan beras premium yang mencapai Rp16.700 per kilogram menjadi gambaran kondisi pasar yang perlu terus dipantau.
Baca Juga: 1.300 Warga Medan Labuhan Dicoret dari Penerima Bansos karena Pinjol dan Judol
Namun, efektivitas sidak pada akhirnya tidak ditentukan oleh berapa banyak lokasi yang didatangi.
Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan pemerintah setelah menemukan kondisi di lapangan.
Jika ditemukan distribusi tersendat, harus ada solusi. Jika harga bergerak di luar kewajaran, penyebabnya harus ditelusuri. Jika stok mulai menipis, langkah antisipasi harus disiapkan sebelum tekanan harga membesar.
Dengan melibatkan Pemko, Bulog, Bank Indonesia, Kejaksaan, kepolisian, pengelola pasar hingga pelaku usaha, pengawasan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin. (pra/han)
Editor : Johan Panjaitan