DAIRI, Sumutpos.jawapos.com – Ratusan pedagang Blok A dan B Pusat Pasar Sidikalang kembali turun ke jalan. Mereka menolak kebijakan normalisasi Iuran Layanan Pasar (ILP) yang diberlakukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
Massa yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (8/9/2026).
Di Kantor DPRD Dairi, massa menyampaikan sejumlah aspirasi dan meminta lembaga legislatif mengawal perjuangan mereka agar kebijakan normalisasi ILP dibatalkan.
Baca Juga: Bupati Baharuddin Dorong Optimalisasi PAD untuk Percepat Pembangunan Batu Bara
Namun, dari 34 anggota DPRD Dairi, hanya Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Fitrianto Berampu, yang terlihat menerima massa pedagang.
Dalam orasinya, perwakilan pedagang Ferdinan Sihaloho, Ramses Simanjuntak, Eppen Sitanggang, dan Harry Sitanggang meminta DPRD tidak tinggal diam terhadap persoalan yang dinilai langsung menyangkut keberlangsungan usaha pedagang.
Mereka mendesak agar kebijakan ILP dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang saat ini.
Pedagang Minta ILP Dikembalikan seperti Sebelumnya
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD, ratusan pedagang kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Dairi.
Di sana, massa diterima Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala bersama Asisten Pemerintahan Agel Siregar dan Asisten Perekonomian Junihardi Siregar.
Tiga Direktur PD Pasar, yakni Lumpin Pangaribuan, Subhan Manik, dan Manaek Simbolon, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Pedagang meminta agar Bupati Dairi Vickner Sinaga dapat menemui mereka secara langsung. Namun, Wakil Bupati meminta pedagang mengutus sejumlah perwakilan untuk membahas persoalan ILP bersama pemerintah daerah dan pengelola pasar.
Baca Juga: Perceraian di Langkat Melonjak, 2.200 Perkara Tercatat hingga Agustus 2026
Dalam pertemuan tersebut, Ferdinan Sihaloho membacakan sejumlah tuntutan pedagang.
Pedagang meminta besaran ILP dikembalikan seperti lima tahun sebelumnya sampai adanya kebijakan baru yang disepakati. Mereka juga menolak kebijakan yang dinilai dapat membebani pedagang serta meminta adanya transparansi dalam penetapan besaran ILP.
Selain persoalan iuran, pedagang menuntut agar mereka dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.
Mereka juga meminta PD Pasar meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang serta memperbaiki komunikasi antara jajaran direksi, karyawan, dan pedagang.
Pedagang bahkan meminta seluruh jajaran PD Pasar menjaga etika, moral, dan sikap ramah dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang.
Ada Rekomendasi Tambahan ILP Rp200 Ribu
Pertemuan antara perwakilan pedagang dan Pemerintah Kabupaten Dairi akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi.
Informasi yang diperoleh, Pemkab Dairi merekomendasikan penambahan ILP sebesar Rp200 ribu bagi setiap pedagang yang berstatus sebagai pemilik kios.
Rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Dairi Vickner Sinaga untuk mendapat keputusan lebih lanjut.
Baca Juga: Lebih Sedikit Server, Performa Lebih Tinggi: Logika Baru Data Center Modern
Artinya, persoalan normalisasi ILP belum sepenuhnya berakhir. Pedagang masih harus menunggu keputusan Bupati terkait besaran iuran yang akan diberlakukan.
Sebelumnya, pedagang meminta pemerintah mempertimbangkan secara serius kebijakan normalisasi ILP dengan melihat kondisi ekonomi dan kemampuan pedagang saat ini.
Mereka berharap keputusan akhir tidak semakin menekan aktivitas perdagangan di Pusat Pasar Sidikalang.
Pedagang juga meminta DPRD Dairi menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawal aspirasi yang telah mereka sampaikan.
Aksi berlangsung damai hingga selesai. Ratusan personel Polres Dairi diterjunkan untuk mengamankan jalannya unjukrasa dan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.(rud/han)
Editor : Johan Panjaitan