TEBING TINGGI, Sumutpos.jawapos.com – Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Pihak-pihak yang diduga melindungi atau menjadi beking aktivitas ilegal juga harus diusut. Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak gentar menghadapi tekanan maupun intervensi dalam memberantas kejahatan.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tebing Tinggi, Asnawi Mangkualam. Ia menegaskan, keberanian aparat dalam menindak pelanggaran hukum harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sebatas pernyataan dan instruksi pimpinan.
Menurut Asnawi, komitmen pimpinan TNI dan Polri untuk memberantas kejahatan harus diterjemahkan hingga ke tingkat daerah. Jangan sampai semangat pemberantasan kejahatan yang digaungkan di tingkat pusat justru melemah ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan.
Baca Juga: Tak Perlu ke Kafe! Begini Cara Bikin Kopi Panas Berbusa Tebal, Rasanya Bikin Ketagihan
“Jangan sampai aparat di lapangan ragu bertindak. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang diduga membekingi kejahatan, harus diperiksa tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Ia menilai, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam melindungi aktivitas ilegal juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Setiap dugaan harus ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan adanya pihak-pihak yang kebal hukum.
Bagi Asnawi, jabatan, kedekatan, maupun kekuatan yang dimiliki seseorang tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Penindakan harus berlandaskan bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan dipengaruhi siapa pihak yang berada di balik suatu perkara.
Pernyataan tersebut merespons pentingnya penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberantas berbagai bentuk kejahatan. Hal itu juga menjadi salah satu penekanan dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026).
Sinergi kedua institusi tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan narkotika, pertambangan ilegal, premanisme, hingga praktik pembekingan yang dapat merusak ketertiban dan rasa aman masyarakat.
Baca Juga: Terlalu Baik sampai Lupa Diri Sendiri? Ini 9 Kebiasaan yang Perlu Anda Waspadai
Asnawi berharap, koordinasi di tingkat pusat tidak berhenti sebagai agenda kelembagaan, tetapi menjadi pedoman bagi seluruh jajaran aparat di daerah untuk bertindak profesional, tegas, dan konsisten dalam menjalankan tugas.
“Soliditas TNI-Polri harus dibuktikan dengan keberanian menindak siapa pun yang melanggar hukum. Jangan ada tebang pilih dan jangan ada yang merasa kebal hukum. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah kasus yang diungkap atau pelaku yang ditangkap. Lebih dari itu, penegakan hukum harus mampu menghadirkan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah kejahatan serupa terulang.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan tumbuh apabila hukum diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang.(zan/han)
Editor : Johan Panjaitan